[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccab0b6c-9a98-45f2-bc32-868088747ecd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-01-11","effective_date","2007-01-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","Lembaga Kemasyarakatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA KEMASYARAKATAN - DI DESA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan kepentingan masyarakat; Untuk menampung aspirasi masyarakat dalam suatu wadah partisipasi masyarakat sebagai sumber penyusunan rencana pembangunan di desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. \n UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; Keputusan Presiden RI No. 49 Tahun 2001; Kepmendagri No. 53 Tahun 2000; Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2000. \n Perda ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi; TATA CARA PEMBENTUKAN; MAKSUD DAN TUJUAN; KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; KEPENGURUSAN; HUBUNGAN DAN TATA KERJA; SUMBER DANA; KETENTUAN PERALIHAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2007. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini mengenai petunjuk teknis akan diatur lebih lanjut dengan Perbup. \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Kerinci. Latar belakang pembentukan LKD adalah untuk memberdayakan masyarakat desa agar berkontribusi efektif dalam pembangunan. Tujuannya adalah menampung aspirasi masyarakat sebagai sumber penyusunan rencana pembangunan desa.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan dan Jenis LKD:

LKD dibentuk di desa melalui Peraturan Desa.
Nama lembaga disesuaikan dengan kesepakatan musyawarah desa.
Susunan organisasi diatur sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan musyawarah.
Pembentukan LKD atas prakarsa masyarakat dan dapat difasilitasi pemerintah.
Jenis LKD dapat berupa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Lembaga Kerapatan Adat, dan Karang Taruna.

Maksud dan Tujuan LKD:

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Mendukung kelancaran tugas pemerintah desa.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LKD:

Berkedudukan di desa sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
Tugas meliputi penyusunan rencana pembangunan partisipatif, pelaksanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.
Fungsi meliputi penampungan aspirasi, penanaman rasa persatuan, peningkatan pelayanan pemerintah, penyusunan rencana pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemeliharaan hak politik masyarakat.

Kepengurusan LKD:

Pengurus dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian.
Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.
Masa bakti pengurus ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

Hubungan dan Tata Kerja:

Hubungan kerja dengan pemerintah desa bersifat kerja sama, konsultatif, kemitraan dan koordinatif.
Hubungan dengan organisasi lain bersifat konsultatif dan saling menguntungkan.
Hubungan antar LKD bersifat kerja sama dan saling membantu dengan persetujuan Pemerintah Desa.

Sumber Dana LKD:

Swadaya masyarakat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Provinsi.
Bantuan Pemerintah.
Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. Lembaga kemasyarakatan desa yang ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KERINCI REGENCY
YEAR 2007 NUMBER 3

REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 3 OF 2007
on
VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KERINCI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas

that in order to empower and improve the quality of community resources, in order to contribute effectively in organizing themselves, able to accommodate initiatives, initiatives based on community interests;
that to accommodate the aspirations of the community in a forum for community participation as a source for the preparation of village development plans, it is necessary to form a Village Community Institution;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Village Community Institutions;

Bearing in Mind / Having Regard to

Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccab0b6c-9a98-45f2-bc32-868088747ecd","actionData","errors"]