[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc9a31b2-0b2e-4aab-ab1d-55722d10ec26","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 1 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan\tPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:\r\nUU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950:\r\nUU No 28 Tahun 1999:\r\nUU No 17 Tahun 2003:\r\nUU No 1 Tahun 2004:\r\nUU No 15 Tahun 2004:\r\nUU No 25 Tahun 2004:\r\nUU No 40 Tahun 2004:\r\nUU No 40 Tahun 2007:\r\nUU No 28 Tahun 2009:\r\nUU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022:\r\nUU No 24 Tahun 2011:\r\nUU No 2 Tahun 2012:\r\nUU No 6 Tahun 2014:\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:\r\nUU No 1 Tahun 2022:\r\nPP No 109 Tahun 2000:\r\nPP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007:\r\nPP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012:\r\nPP No 55 tahun 2005:\r\nPP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010:\r\nPP No 8 Tahun 2006:\r\nPP No 8 Tahun 2008:\r\nPP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No 83 Tahun 2012:\r\nPP No 69 Tahun 2010:\r\nPP No 71 Tahun 2010:\r\nPP No 2 Tahun 2012:\r\nPP No 101 Tahun 2012:\r\nPP No 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015:\r\nPP No 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017:\r\nPP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:\r\nPP No 12 Tahun 2017:\r\nPP No 18 Tahun 2017:\r\nPP No 33 Tahun 2018:\r\nPP No 56 Tahun 2018:\r\nPP No 12 Tahun 2019:\r\nPerpres No 71 tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 148 Tahun 2015:\r\nPerpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021:\r\nPerpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 64 Tahun 2020:\r\nPermendagri No 62 Tahun 2011:\r\nPermendagri No 72 tahun 2012:\r\nPermendagri No 64 Tahun 2013:\r\nPermendagri No 73 tahun 2015:\r\nPermendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:\r\nPermendagri No 11 Tahun 2017:\r\nPermendagri No 79 tahun 2018:\r\nPermendagri No 77 Tahun 2020:\r\nPerda Prov jawa Timur No 2 tahun 2007:\r\nPerda Prov jawa Timur No 9 Tahun 2010:\r\nPerda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jawa Timur No 15 Tahun 2013:\r\nPerda Prov Jawa Timur No 12 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jawa Timur No 9 Tahun 2016:\r\nPerda Prov Jawa Timur No 11 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov jawa Timur No 4 Tahun 2019:\r\nPerda Prov Jawa Timur No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2020:\r\nPerda Prov Jawa Timur No 7 Tahun 2020:\r\nPerda Prov jawa Timur No 3 Tahun 2021.\r\n\r\n8 \n Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:\r\na. Laporan Realisasi Anggaran;\r\nb. Neraca;\r\nc. Laporan Arus Kas;\r\nd. Laporan Operasional;\r\ne. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;\r\nf. Laporan Perubahan Ekuitas;\r\ng. Catatan atas Laporan Keuangan.\r\nGubernur Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini *tidak mencabut atau mengubah* peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 menetapkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengharuskan adanya peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Laporan Keuangan:\n
- Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp34.280.709.120.323,71 dan belanja daerah sebesar Rp33.852.938.529.603,57, menghasilkan surplus sebesar Rp427.770.590.720,14. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp3.732.430.883.400,52 dan pengeluaran sebesar Rp80.820.063.321,66, menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp3.651.610.820.078,86.
- Neraca per 31 Desember 2021 mencatat jumlah aset sebesar Rp43.627.733.414.024,71, jumlah kewajiban sebesar Rp710.737.566.789,71, dan jumlah ekuitas sebesar Rp42.916.995.847.235,00.
- Laporan Arus Kas menunjukkan saldo kas awal sebesar Rp3.752.065.815.043,55 dan saldo kas akhir sebesar Rp4.100.497.880.626,82.
- Laporan Operasional mencatat surplus kegiatan operasional sebesar Rp1.882.826.916.877,60 dan surplus laporan operasional sebesar Rp1.871.663.545.880,60.
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencatat saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp4.079.381.410.799,00.
- Laporan Perubahan Ekuitas mencatat ekuitas akhir sebesar Rp42.916.995.847.235,00.
- Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
\n
Lampiran-Lampiran: Peraturan ini juga mencakup berbagai lampiran yang merinci lebih lanjut laporan keuangan, termasuk rekapitulasi piutang daerah, penyisihan piutang tidak tertagih, dana bergulir, penyertaan modal, aset tetap, konstruksi dalam pekerjaan, aset lainnya, dana cadangan daerah, kewajiban jangka pendek dan panjang, sub kegiatan yang belum diselesaikan, dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
Peraturan Gubernur: Gubernur Jawa Timur akan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNOR OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF EAST JAVA
NUMBER 5 OF 2022
on
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF THE PROVINCE OF EAST JAVA
FISCAL YEAR 2021

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF EAST JAVA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 23 paragraph (4) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2021;
Bearing in Mind:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 2 of 1950 concerning the Establishment of The Province of East Java (Collection of State Regulations of 1950) as amended by Law Number 18 of 1950 concerning Amendments to Law Number 2 of 1950 (Collection of State Regulations of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc9a31b2-0b2e-4aab-ab1d-55722d10ec26","actionData","errors"]