[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc8ce3c2-9009-42b7-b8bc-1c51a7dec0ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-03-19","effective_date","2008-04-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Kawasan Pariwisata Pantai Widuri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pariwisata
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Pariwisata Pantai Widuri
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor\r\n38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara\r\nPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan\r\nDaerah Kabupaten/Kota, pariwisata merupakan salah satu urusan\r\npilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten\r\nPemalang sebagai sektor unggulan di bidang kepariwisataan; \r\nbahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya \r\npengembangan kepariwisataan di obyek wisata Pantai Widuri\r\nPemalang perlu diatur dalam suatu kawasan pariwisata; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nKawasan Pariwisata Pantai Widuri; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nKawasan Pariwisata Pantai Widuri\r\nyang meliputi\r\nMaksud Dan Tujuan, Tata Ruang Kawasan Pariwisata, Penataan Ruang Kawasan Pariwisata, Perizinan, Jangka Waktu Berlakunya Izin Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2008. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mengembangkan, membina, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri. Pengembangan kawasan ini dilakukan melalui pemanfaatan potensi alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, serta mengintegrasikan seluruh kegiatan secara makro dan mikro fisik kawasan.

Kawasan Pariwisata Pantai Widuri memiliki batasan wilayah yang meliputi sebelah Timur dibatasi oleh Sungai Susukan Desa Danasari, sebelah Barat dibatasi oleh Sungai Srengseng Kelurahan Sugihwaras, sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa, dan sebelah Selatan dibatasi oleh Jalan Pantura. Zonasi kawasan pariwisata dibagi menjadi zonasi makro (Kelurahan Widuri, Desa Danasari, Kelurahan Sugihwaras) dan zonasi mikro (Obyek Wisata Widuri, Wisata Olahraga, Wisata Religi, Wisata Bahari, Rumah makan).

Penataan ruang kawasan pariwisata mencakup ruang terbuka, penggunaan tanah, pola jaringan jalan, pengendalian dan peningkatan fungsi ruang terbuka, identitas dan karakter lokal, lingkungan perkotaan, taman wisata lingkungan, dan figurasi ruang. Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan ruang kawasan pariwisata harus memiliki izin pemanfaatan ruang dari Bupati. Izin ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, dengan kewajiban daftar ulang setiap tahun.

Pemegang izin diwajibkan mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan, mematuhi ketentuan teknis yang diberikan oleh instansi terkait, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilarang melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izin, memindahtangankan izin tanpa persetujuan, dan melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan pariwisata dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua usaha dikawasan pariwisata pantai widuri yang belum memiliki izin usaha, diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Bagi pemegang izin usaha dikawasan pariwisata tetap melaksanakan usahanya sampai berakhirnya izin usaha tersebut.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagainmana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT

PEMALANG REGENCY REGULATION
NUMBER 6 OF 2008
ABOUT
WIDURI BEACH TOURISM AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc8ce3c2-9009-42b7-b8bc-1c51a7dec0ae","actionData","errors"]