Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2020

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penanganan abu dasar dan abu terbang yang dihasilkan dari pengolahan sampah secara termal. Latar belakang peraturan ini adalah bahwa abu dasar dan abu terbang berpotensi memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga perlu disusun pedoman penanganannya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan penanganan abu dasar dan abu terbang hasil pengolahan sampah secara termal.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal untuk melakukan penanganan abu dasar dan abu terbang. Penanganan abu dasar dapat dilakukan melalui pemanfaatan (sebagai bahan dasar jalan, bahan baku semen, atau pemanfaatan lainnya) dan/atau pemrosesan akhir (melalui kegiatan mengembalikan abu dasar ke media lingkungan secara aman di Lahan Urug Saniter atau Lahan Urug Terkendali). Penanganan abu terbang meliputi pengolahan lanjutan (melalui chelate, acid extraction, solidifikasi, peleburan, sintering, dan/atau cara lain) dan pemrosesan akhir (terhadap abu terbang yang telah memenuhi ketentuan baku mutu).

Peraturan ini juga mengatur kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi ketentuan baku mutu abu terbang berdasarkan hasil uji laboratorium yang terakreditasi. Selain itu, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun laporan penanganan abu dasar dan abu terbang yang berisi informasi mengenai jumlah sampah yang diolah, jumlah abu dasar dan abu terbang yang dihasilkan, bentuk penanganan abu dasar dan abu terbang, serta hasil uji laboratorium terhadap abu terbang. Laporan ini menjadi bagian dari laporan Izin Lingkungan dan disampaikan secara berkala kepada pejabat penerbit Izin Lingkungan.

(-)

(-)