[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc7862c2-6ee0-4d37-a698-a7f0b6ec6920","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KAB. PURBALINGGA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah memiliki peranan penting bagi perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga;\r\nb. bahwa koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah tersebut belum memiliki daya saing yang kuat di bidang pemasaran, permodalan, produksi dan sumberdaya manusia;\r\nc. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah, diperlukan adanya usaha pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan;\r\nd. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan; Bentuk dan Jenis Koperasi; Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Bentuk Pemberdayaan; Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan; Pengembangan Usaha; Pembiayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil; Kemitraan dan Jejaring Usaha; Penumbuhan Iklim Usaha dan Perlindungan Usaha; Penunjukan Bank Pelaksana Pinjaman; Sanksi Administratifl Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Purbalingga. Latar belakangnya adalah peran penting koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, serta perlunya peningkatan daya saing di bidang pemasaran, permodalan, produksi, dan sumber daya manusia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas dan tujuan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Prinsip-prinsip pemberdayaan yang meliputi penumbuhan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan, perwujudan kebijakan publik yang transparan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, dan penyelenggaraan perencanaan yang terpadu.
Bentuk dan jenis koperasi yang meliputi Koperasi Primer dan Sekunder, serta jenis-jenis koperasi berdasarkan kegiatan dan kepentingan anggotanya.
Kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Bentuk-bentuk pemberdayaan yang meliputi penguatan kelembagaan, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, penguatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk, fasilitasi HKI dan Merk, fasilitasi perizinan, pengembangan usaha, kemitraan dan jejaring usaha, serta penumbuhan iklim usaha dan perlindungan usaha.
Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan.
Pengembangan usaha untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing.
Pembiayaan koperasi dan UMKM dari APBD, BUMD, dan pihak lainnya.
Kemitraan dan jejaring usaha antara koperasi, UMKM, dan usaha besar.
Penumbuhan iklim usaha dan perlindungan usaha melalui berbagai kebijakan dan fasilitas.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah yang menggunakan dokumen tidak benar atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara usaha, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PURBALINGGA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
EMPOWERMENT OF COOPERATIVES, AND MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES
IN PURBALINGGA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

Considering:

that cooperatives, and micro, small, medium enterprises have an important role for the community's economy and employment in Purbalingga Regency;
that cooperatives, and micro, small, medium enterprises do not yet have strong competitiveness in the fields of marketing, capital, production and human resources;
that in an effort to improve the welfare of the people and improve the competitiveness of cooperatives, and micro, small, medium enterprises, it is necessary to have efforts to empower cooperatives, micro, small and medium enterprises in a comprehensive, optimal and sustainable manner;
that with the enactment of Government Regulation Number 17 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc7862c2-6ee0-4d37-a698-a7f0b6ec6920","actionData","errors"]