[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc7081be-b14c-422a-a5c1-c205a5c9288d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-01-12","effective_date","2012-01-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-tempat-rekreasi-olah-raga
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang dibagi menjadi Daerah-daerah Provinsi yang terdiri atas Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya,\r\nb. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu didukung dengan adanya pendanaan, salah satunya daerah berhak mengenakan pungutan berupa pajak, retribusi maupun pungutan lainnya kepada masyarakat;\r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tarifnya sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010. \n Peraturan ini mengatur tentang pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan terkait Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2012. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1998 Seri B No. 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Purbalingga. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga, mengingat Peraturan Daerah sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan dasar hukum yang jelas dan relevan untuk pemungutan retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi meliputi tempat rekreasi seperti Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman, Goa Lawa, Pendakian Gunung Slamet, Bumi Perkemahan Munjulluhur, serta tempat olahraga seperti GOR Goentoer Darjono dan GOR Mahesa Jenar. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Peraturan ini menetapkan bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pemakaian atau frekuensi, jangka waktu, luas pemanfaatan tempat, dan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat pemakaian atau frekuensi, jangka waktu, luas pemanfaatan tempat, dan jenis kegiatan. Besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini dan sudah termasuk jaminan asuransi. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 06 OF 2012
CONCERNING
LOCAL FEE FOR RECREATION AND SPORTS VENUES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURBALINGGA,

\n\n \n \n

Considering:

that the 1945 Constitution mandates that the State of Indonesia is a Unitary State divided into Provincial Regions consisting of Regency/Municipal Regions which have the rights and obligations to regulate and manage their own governmental affairs,
that in order to improve the efficiency and effectiveness of governance and services to the community which needs to be supported by funding, one of which is that the region has the right to impose levies in the form of taxes, local fees and other levies on the community;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and in an effort to optimize Regional Original Income, especially from the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc7081be-b14c-422a-a5c1-c205a5c9288d","actionData","errors"]