[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc6e7efa-72c6-41df-9b60-973265d5e477","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-18","effective_date","2012-02-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1, TLD NO.1, LL KAB. KAYONG UTARA: 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU no.8 Tahun 1974, UU no. 32 Tahun 2004, UU no.33 Tahun 2004, UU no.24 tahun 2007, UU no.12 Tahun 2011, PP no.79 Tahun 2005, PP no.41 Tahun 2007, PP no.21 Tahun 2008, PP no.22 Tahun 2008, Perpres no.8 Tahun 2008, Permendagri no.46 tahun 2008, Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 2 Tahun 2009 \n Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan tugas fungsi, Organisasi, Pengangkatan dan pemberhentian, Eselon dan kepegawaian, kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja,Pembiayaan, Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012. \n Peraturan Daerah ini memiliki 14 halaman termasuk 5 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 94).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kayong Utara sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Tugas BPBD meliputi:

Menetapkan pedoman penanggulangan bencana.
Melakukan pengendalian dan pelaksanaan penanganan bencana.
Menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana.
Menyusun prosedur tetap penanganan bencana.
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD meliputi:

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Organisasi BPBD terdiri dari Kepala BPBD, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Unsur Pengarah terdiri dari pejabat pemerintah daerah terkait, anggota masyarakat profesional, dan ahli. Unsur Pelaksana bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pembiayaan BPBD dibebankan pada APBD Kabupaten Kayong Utara dan sumber anggaran lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAYONG UTARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 25 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Regional Disaster Management Agency.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Employment (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1974 Number 55, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3041) as amended by Law Number 43 of 1999 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 169, Supplement to the State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc6e7efa-72c6-41df-9b60-973265d5e477","actionData","errors"]