[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc653a98-652a-493c-9c58-38849b7b7628","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2006","number","10","year","2006","published_date","2006-11-16","effective_date","2006-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua Barat","place_of_enactment","Manokwari","theme","Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pertimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah, diperlukan upaya\r\nuntuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek pajak berupa pajak bahan bakar kendaraan bermotor, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; \n Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubahdengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Keuarigan Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Keuarigan Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun\r\n1999 \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2006. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 10 Tahun 2006 mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: PBB-KB dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan di daerah. Objek pajaknya adalah bahan bakar seperti bensin, solar, dan bahan bakar gas. Subjek pajaknya adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar tersebut. Pemungutan pajak dilakukan oleh penyedia bahan bakar.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah harga bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN. Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5%.
Wilayah Pemungutan: PBB-KB dipungut di wilayah tempat penyedia bahan bakar berada (SPBU, SPBB, APMS, PSPD).
Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, dan SPTPD: Masa pajak ditetapkan oleh Gubernur. Pajak terutang pada saat pengambilan bahan bakar. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Wajib Pajak wajib memperhitungkan PBB-KB pada saat pemesanan bahan bakar. Pajak dipungut sekaligus oleh penyedia pada saat pengambilan bahan bakar dan wajib disetor pada tanggal 10 bulan berikutnya.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak: Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi: Gubernur dapat membetulkan SKPD atau STPD yang terdapat kesalahan, membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar, serta menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN kepada Gubernur. Wajib Pajak juga dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur.
Pembagian Hasil: Hasil penerimaan PBB-KB dibagi untuk Kabupaten/Kota sebesar 70% dan untuk Provinsi sebesar 30%.
Kadaluarsa: Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah 5 tahun sejak saat terutangnya pajak.

","transitional_provisions","1. Terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini berlaku dan dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku.","sanctions","1. Wajib pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST IRIAN JAYA PROVINCIAL GOVERNMENT
WEST IRIAN JAYA PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 10 OF 2006
ABOUT
MOTOR VEHICLE FUEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST IRIAN JAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to consider the implementation of regional government and regional development to strengthen Regional Autonomy, efforts are needed to increase regional revenue originating from both Regional Tax and Regional Retribution;
that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the object of tax in the form of motor vehicle fuel tax needs to be adjusted to the development of circumstances;
that for the purposes of letters a and b above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation of West Irian Jaya Province.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc653a98-652a-493c-9c58-38849b7b7628","actionData","errors"]