[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc43f960-6d6d-4ddf-a966-b2fe79163bce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2006","number","24","year","2006","published_date","2006-10-18","effective_date","2006-10-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"908dd033-2adb-4bcd-a093-c206162f8510","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Kerjasama Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kerjasama Desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2006/NO.24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerjasama Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor\r\n32 Tahun 2004 \r\ntentang Pemerintahan Daerah \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor\r\n8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nTentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang\r\ndan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang\r\nDesa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang\r\nNomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa\r\nyang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSemarang Tahun 2000 Nomor 27 perlu ditinjau kembali ;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka\r\ndipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSemarang tentang Kerjasama Antar Desa ;\r\n \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nKerjasama Desa\r\nyang meliputi\r\nTujuan Dan Manfaat Kerjasama, Ruang Lingkup Kerjasama, Tugas Dan Tanggung Jawab, Bentuk Kerjasama, Pelaksanaan, Perubahan, Penundaan Dan Pembatalan Naskah Kerjasama, Biaya Pelaksanaan Kerjasama, Jangka Waktu, Penyelesaian Perselisihan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2006. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dicabut. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 27).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama desa di Kabupaten Semarang. Tujuan kerjasama desa adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pembangunan serta peningkatan partisipasi masyarakat. Kerjasama dapat dilakukan antar desa di kecamatan yang sama, antar desa di kecamatan yang berbeda, atau antara desa dengan pihak ketiga dalam wilayah kabupaten. Pemerintah Desa bertugas menyusun perencanaan, sosialisasi, pembahasan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan evaluasi kerjasama. Bentuk kerjasama dapat berupa Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama. Proses pelaksanaan kerjasama meliputi perencanaan yang dituangkan dalam proposal, sosialisasi kepada masyarakat, pembahasan bersama BPD untuk mendapatkan persetujuan, dan pelaksanaan kerjasama berdasarkan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama. Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerjasama setiap akhir tahun. BPD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama. Perubahan, penundaan, atau pembatalan kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan para pihak dan dilaporkan kepada Camat atau Bupati melalui Camat. Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu kerjasama tidak boleh melebihi akhir masa jabatan Kepala Desa. Perselisihan kerjasama diselesaikan oleh Camat atau Bupati, dan jika tidak diterima, dapat diajukan ke pengadilan.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kerjasama yang telah ada tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Semarang No. 13 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293863/perda-kab-semarang-no-13-tahun-2000","1f4c9a2a-132a-43fb-bbf8-fa87f8d2a303","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANG
KERJASAMA DESA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended by Law Number 8 of 2005 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 On Amendments to Law Number 32 of 2004 On Regional Government into Law and Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the Regional Regulation of Semarang Regency Number 13 of 2000 on Inter-Village Cooperation which was enacted in the Regional Gazette of Semarang Regency in 2000 Number 27 needs to be reviewed;
that in connection with the above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Semarang Regency on Inter-Village Cooperation;

Bearing in Mind /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc43f960-6d6d-4ddf-a966-b2fe79163bce","actionData","errors"]