[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc328b3d-569a-4c03-8b8d-feef3a0a11be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Penyelenggaraan Pendidikan Dasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - pendidikan - dasar
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2021/281
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf f PP No. 17 tahun 2010. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Jenis Satuan Pendidikan Dan Program Pendidikan, Kurikulum, Pengawasan, Penjaminan Mutu Pendidikan, wajib Belajar, Pendidikan Inklusif, Sarana Dan nPrasarana, Pendidikan Inklusif, Sarana Dan Prasarana, Pendanaan Pendidikasn, Peran swrta Masyarakat, Kerja Sama, Dan Sanksi Dan Pengharaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021. \n 27 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dasar di Kota Cimahi, termasuk bentuk dan jenis satuan pendidikan, pendirian, pengelolaan, penambahan, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan. Diatur pula mengenai penerimaan peserta didik baru, mutasi, kurikulum, evaluasi, sertifikasi, pengawasan, penjaminan mutu pendidikan, wajib belajar, pendidikan inklusif, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan, peran serta masyarakat, dan kerja sama.

Beberapa ketentuan substansial meliputi:

Pendirian satuan pendidikan dasar harus memperoleh izin dari Wali Kota.
Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, transparansi, dan berkeadilan.
Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi yang berkebutuhan khusus.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dan membebaskan biaya pendidikan dasar 9 tahun.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wali Kota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIMAHI
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 8 OF 2021
ON
THE IMPLEMENTATION OF BASIC EDUCATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 29 paragraph (2) letter f of Government Regulation Number 17 of 2010 on the Management and Implementation of Education as amended by Government Regulation Number 66 of 2010 on Amendments to Government Regulation Number 17 of 2010 on the Management and Implementation of Education, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Basic Education;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 9 of 2001 on the Establishment of Cimahi City (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc328b3d-569a-4c03-8b8d-feef3a0a11be","actionData","errors"]