[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc2f7d7a-adf2-4658-bc77-312a3ae7d0a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-05-25","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014\r\ntentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08\r\nTahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,\r\nPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala\r\nDesa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2006 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros\r\nNomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,\r\nPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan\r\nPemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan\r\nkondisi dan dinamika pembangunan sehingga perlu\r\ndiganti. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan\r\nNegara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang\r\nDana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang\r\nDana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014\r\ntentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989\r\ntentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan \r\n\| 3\r\nPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros , Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun\r\n2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai\r\nBaca Al Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros. \n PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA\r\nSERENTAK. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08\r\nTahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,\r\nPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala\r\nDesa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2006 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros\r\nNomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,\r\nPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan\r\nPemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan\r\nkondisi dan dinamika pembangunan sehingga perlu\r\ndiganti \n 35 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2006).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2006).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Maros. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan karena Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 08 Tahun 2006 sebagaimana diubah) tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika pembangunan.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis pemilihan kepala desa (serentak dan antarwaktu), mekanisme pemilihan (asas, tahapan), pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan desa, pembentukan tim pengawas, dan pemantau pemilihan. Diatur pula mengenai pendaftaran pemilih, persyaratan calon kepala desa, proses penjaringan dan penyaringan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan calon terpilih, pelantikan, dan masa jabatan kepala desa.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

\n\n

Pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan desa.
Persyaratan pemilih dan calon kepala desa.
Tahapan pemilihan kepala desa, termasuk persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
Proses kampanye dan masa tenang.
Mekanisme pemungutan dan penghitungan suara.
Proses penetapan dan pelantikan kepala desa terpilih.
Masa jabatan kepala desa.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengaduan dan penyelesaian masalah terkait pemilihan, pemilihan kepala desa antarwaktu, kebijakan penundaan pemilihan, pembiayaan pemilihan, pemberhentian kepala desa, pengangkatan penjabat kepala desa, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa, pertanggungjawaban kepala desa, larangan bagi kepala desa, pembinaan kepala desa, dan tindakan penyidikan terhadap kepala desa.

","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan atau sesuai ketentuan yang berlaku.\n2. Bagi desa yang kepala desanya dijabat oleh penjabat kepala desa, dengan ditetapkannya peraturan daerah ini segera melaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah ini.","sanctions","Panitia pemilihan atau orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Maros No. 8 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340675/perda-kab-maros-no-8-tahun-2006","c8f85df4-53f1-4342-a80b-54fb0283c8fa",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Maros No. 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/33085/perda-kab-maros-no-14-tahun-2006","fe4207b9-e579-4953-a22e-fb95ab16892c","revoked_by",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"Perda Kab. Maros No. 3 Tahun 2022 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331551/perda-kab-maros-no-3-tahun-2022","41df87d3-1b7a-4c13-aae7-72800d288f1b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
SOUTH SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD ELECTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 49
of the Minister of Home Affairs Regulation Number 112 of 2014
concerning Village Head Elections;
that the Regional Regulation of Maros Regency Number 08
of 2006 concerning Procedures for Election, Nomination,
Appointment, Inauguration and Dismissal of Village Heads
as amended by Regional Regulation
of Maros Regency Number 14 of 2006 concerning
Amendment to Regional Regulation of Maros Regency
Number 08 of 2006 concerning Procedures for Election,
Nomination, Appointment, Inauguration and
Dismissal of Village Heads is no longer in accordance with
the conditions and dynamics of development, so it needs to be
replaced;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc2f7d7a-adf2-4658-bc77-312a3ae7d0a2","actionData","errors"]