Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 25 Tahun 2009

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Latar belakangnya adalah bahwa pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat, dan untuk menampung keinginan pihak ketiga dalam menunjang pembangunan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Kabupaten dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa hadiah, hibah, wakaf, dan lain-lain sumbangan yang sah.
2. Pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada negara dan pemerintah kabupaten.
3. Semua hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk uang disetorkan ke Kas Daerah, sedangkan yang berbentuk barang diterima oleh Bagian Perlengkapan.
4. Pihak ketiga yang akan memberikan sumbangan berkewajiban menyampaikan secara tertulis dengan surat pernyataan atau akta notaris.
5. Besarnya sumbangan didasarkan atas kerelaan pihak ketiga dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
6. Penerimaan sumbangan dapat dipungut di dalam dan di luar Kabupaten.

Peraturan ini juga mengatur bahwa semua sumbangan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kabupaten, dan penerimaan sumbangan di atas Rp 50.000.000 harus diketahui oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

1. Segala bentuk sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap milik Pemerintah Kabupaten.

(-)