[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc2a53da-d046-4e12-b1fe-e8ec40164b4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2009 tentang SUMBANGAN PIHAK KETIGA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 25 Tahun 2009","number","25","year","2009","published_date","2009-05-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","SUMBANGAN PIHAK KETIGA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBANGAN PIHAK KETIGA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2009/NO.25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
ABSTRAK:	\n \n Pembangunan di Kab. Muaro Jambi bukan tanggung jawab pihak Pemerintahan Daerah saja, tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat; \r\nUntuk menampung keinginan pihak ketiga sebagai wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam menunjang suksesnya Pembangunan Kab. Muaro Jambi, maka dipandang perlu mengatur penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Pengaturan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 26 Tahun 2001, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. \n UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No. 17 Tahun 2006. \n Perda ini mengatur mengenai Sumbangan Pihak Ketiga, meliputi: Ketentuan Sumbangan; Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Penerimaan serta Besarnya Sumbangan; Wilayah Penerimaan Sumbangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009. \n Dengan berlakunya Perda ini maka Perda Kab. Muaro Jambi No. 26 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi \n 6 hlm.; Penjelasan 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Latar belakangnya adalah bahwa pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat, dan untuk menampung keinginan pihak ketiga dalam menunjang pembangunan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kabupaten dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa hadiah, hibah, wakaf, dan lain-lain sumbangan yang sah.
Pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada negara dan pemerintah kabupaten.
Semua hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk uang disetorkan ke Kas Daerah, sedangkan yang berbentuk barang diterima oleh Bagian Perlengkapan.
Pihak ketiga yang akan memberikan sumbangan berkewajiban menyampaikan secara tertulis dengan surat pernyataan atau akta notaris.
Besarnya sumbangan didasarkan atas kerelaan pihak ketiga dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
Penerimaan sumbangan dapat dipungut di dalam dan di luar Kabupaten.

Peraturan ini juga mengatur bahwa semua sumbangan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kabupaten, dan penerimaan sumbangan di atas Rp 50.000.000 harus diketahui oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

","transitional_provisions","1. Segala bentuk sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap milik Pemerintah Kabupaten.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF MUARO JAMBI REGENCY
YEAR 2009
NUMBER: 25
TLD NO: 24

REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 25 OF 2009
on
THIRD PARTY CONTRIBUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that development in Muaro Jambi Regency is not only the responsibility of the Regional Government, but the responsibility of all parties including the community;
that to accommodate the wishes of third parties as a real manifestation of community participation in supporting the success of the Development of Muaro Jambi Regency, it is deemed necessary to regulate the acceptance of Third Party Contributions to the Region;
that the regulation of Third Party Contributions as regulated in Regional Regulation Number 26 of 2001, is no longer appropriate and needs to be replaced;
that based on the considerations as intended in letters a and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc2a53da-d046-4e12-b1fe-e8ec40164b4d","actionData","errors"]