[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc1580c1-5273-4fe5-aa98-9f58dfeb3f22","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-08-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Utara","place_of_enactment","Muara Teweh","theme","Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan, pelayanan publik
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh
ABSTRAK:	\n \n bahwa Rumah Sakit adalah instansi pelayanan kesehatan\r\nbagi masyarakat yang mempunyai tugas memberikan\r\npelayanan kesehatan kepada masyarakat agar terwujud\r\nderajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai instansi\r\npelayanan kesehatan, perlu ditingkatkan kualitas dan\r\njangkauan pelayanannya dengan kegiatan yang didasarkan\r\npada prinsip efesiensi dan produktivitas. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 5340);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun\r\n2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 12 Tahun\r\n2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun\r\n2016. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nASAS, TUJUAN DAN FUNGSI;\r\nBAB III\r\nPERSYARATAN DAN PENETAPAN PPK- BLUD;\r\nBAB IV\r\nTATA KELOLA;\r\nBAB V\r\nDEWAN PENGAWAS;\r\nBAB VI\r\nSTATUS KELEMBAGAAN;\r\nBAB VII\r\nREMUNERASI DAN JASA LAYANAN RUMAH SAKIT;\r\nBAB VIII\r\nSTANDAR PELAYANAN MINIMAL;\r\nBAB IX\r\nTARIF LAYANAN;\r\nBAB X\r\nPENDAPATAN DAN BIAYA BLUD;\r\nBAB XI\r\nPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN;\r\nBAB XII\r\nPELAKSANAAN ANGGARAN;\r\nBAB XIII\r\nAKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;\r\nBAB XIV\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB XV\r\nEVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA;\r\nBAB XVI KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017. \n 50 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan RSUD dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan pengelolaan BLUD adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Asas, Tujuan, dan Fungsi: BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan umum secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Fungsi BLUD meliputi penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang kesehatan.

Persyaratan dan Penetapan PPK-BLUD: Penerapan PPK-BLUD harus memenuhi persyaratan teknis (kinerja pelayanan dan keuangan yang layak) dan administratif (dokumen seperti surat pernyataan kesanggupan, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan, dan laporan audit). Bupati membentuk tim penilai untuk meneliti usulan penerapan PPK-BLUD.

Tata Kelola: BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola yang memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Pejabat pengelola BLUD terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Dewan Pengawas: BLUD yang memenuhi syarat dapat membentuk Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Remunerasi dan Jasa Layanan: Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi. Jasa layanan dibagikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD berdasarkan realisasi pendapatan Rumah Sakit.

Standar Pelayanan Minimal: Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum.

Tarif Layanan: BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pendapatan dan Biaya BLUD: Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan yang sah. Biaya BLUD meliputi biaya operasional dan non operasional.

Perencanaan dan Penganggaran: BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD dan RBA tahunan yang berpedoman pada Renstra Bisnis BLUD dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Anggaran: DPA-BLUD mencakup pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kuantitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. Pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, kerjasama, pengelolaan barang dan/atau jasa, surplus dan defisit anggaran, penyelesaian kerugian, serta penatausahaan diatur dalam peraturan ini.

Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban: BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan teknis dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Kesehatan, pembinaan keuangan oleh PPKD, dan pengawasan operasional oleh Inspektorat, pengawas internal, dan pengawasan eksternal.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja: Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BARITO
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BARITO REGENCY
NUMBER 3 OF 2017
CONCERNING
GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF
REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY
MUARA TEWEH REGIONAL GENERAL HOSPITAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH BARITO,

\n\n \n \n

Considering:

that Hospitals are health service agencies for the community that have the task of providing health services to the community in order to realize the highest possible degree of health;
that the Regional General Hospital as a health service agency, needs to improve the quality and reach of its services with activities based on the principles of efficiency and productivity;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Guidelines for the Management of the Regional Public Service Agency of the Muara Teweh

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc1580c1-5273-4fe5-aa98-9f58dfeb3f22","actionData","errors"]