[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc14d751-95cb-4055-9869-9ae5a00a290a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2023","number","82","year","2023","published_date","2023-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Transformasi Digital - Layanan Digital
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 82, LN 2023 (159) : 13 hlm., jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan korupsi, dan penguatan aspek keamanan siber dan keamanan informasi, perlu melakukan percepatan transformasi digital. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Perpres ini mengatur tentang percepatan transfromasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Aplikasi SPBE Prioritas dapat berupa: a. Aplikasi SPBE yang baru akan beroperasi atau akan dibangun; dan b. Aplikasi SPBE yang telah beroperasi atau akan dikembangkan, yang memiliki minimal 200.000 (dua ratus ribu) Pengguna SPBE atau target Pengguna SPBE. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023. \n Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara selaku ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, melaporkan kemajuan penerapan percepatan transformasi digital dan pencapaian inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional, termasuk pelaksanaan penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kepada Presiden secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. \n Lampiran file: 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan keamanan siber. Kebijakan ini mengatur penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas yang harus terintegrasi dan interoperabel, dengan fokus pada layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, portal pelayanan publik, dan layanan kepolisian. Perum Peruri ditugaskan untuk mengelola Aplikasi SPBE Prioritas, termasuk perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Kementerian/lembaga terkait bertanggung jawab atas cakupan penugasan dan penyediaan anggaran, sementara Tim Koordinasi SPBE Nasional mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 82 OF 2023
REGARDING
ACCELERATION OF DIGITAL TRANSFORMATION AND INTEGRATION OF NATIONAL
DIGITAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize quality and reliable public services, an integrated and comprehensive electronic-based government system and one data Indonesia, high-performing bureaucracy and public services, strengthening corruption prevention, and strengthening aspects of cyber security and information security, it is necessary to accelerate digital transformation;
that in order to realize the acceleration of digital transformation in the electronic-based government system, coordination and collaboration between ministries/agencies and state-owned enterprises is necessary;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc14d751-95cb-4055-9869-9ae5a00a290a","actionData","errors"]