[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc0f0acd-3d27-4c38-9ac8-97a819186edf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-03-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelelengan-ikan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2012 No.4/TLD No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	\n \n Tempat pelelangan ikan perlu dikelola dengan sebaik baiknya agar ikan yang dilelang terjaga kualitasnya serta terjamin kepastian dan stabilitas harganya. Untuk menjamin keberhasilan pengelolaan tempat pelelangan ikan. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 18 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP no 58 Tahun 2010; PP No 54 Tahun 2002; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Daerah Tk II Purworejo No 3 Tahun 1988; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : kewajiban melelang ikan hasil tangkapan nelayan, fasilitas TPI, Pengelola TPI, Tata cara pelelangan, Biaya pelelangan, Pembinaan pengendalian dan pengawasan, Penyidikan, dan Ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2012. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Tempat Pelelangan Ikan (TPI) guna memperlancar penyelenggaraan pelelangan, menjamin kepastian dan stabilitas harga, serta menjaga kualitas ikan hasil tangkapan nelayan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Peraturan ini mengatur kewajiban melelang ikan hasil tangkapan nelayan di TPI, kecuali untuk penelitian atau konsumsi pribadi nelayan dan keluarganya. Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas TPI yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD. Pengelolaan TPI menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat diserahkan kepada Kelompok Nelayan atau Koperasi Nelayan yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. Pengelola TPI wajib membentuk Pengurus TPI yang disahkan oleh Kepala SKPD.

Tata cara pelelangan diatur secara rinci, meliputi proses pembongkaran ikan, pengelompokan, penimbangan, pendataan, penawaran oleh peserta lelang, penetapan pemenang lelang, pembayaran nilai lelang, biaya pelelangan, dan retribusi. Setiap penyelenggaraan pelelangan dikenai Biaya Pelelangan sebesar 3,9% dari Nilai Lelang, yang dibagi antara nelayan (2,4%) dan pemenang lelang (1,5%). Biaya pelelangan wajib dibukukan dan dikelola oleh Kelompok Nelayan atau Koperasi pengelola TPI.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan TPI, baik secara umum maupun teknis, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWOREJO

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 4 OF 2012
CONCERNING
MANAGEMENT OF FISH AUCTION PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n

Considering:

that Fish Auction Places need to be managed as well as possible so that the quality of the auctioned fish is maintained and the certainty and stability of prices are guaranteed;
that to ensure the successful management of Fish Auction Places as referred to in letter a, it is necessary to regulate the management of Fish Auction Places;
that based on Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs between the Central Government, Provincial Regional Governments and Regency/City Regional Governments, the management and organization of Fish Auction Places is the authority of the Regency/City Government;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc0f0acd-3d27-4c38-9ac8-97a819186edf","actionData","errors"]