For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Also known as: Perka BKN 34/2011 · Perka BKN No. 34 Tahun 2011 · Perka BKN Nomor 34 Tahun 2011

Status:
Active
Effective Date:28 September 2011Publication Date:28 September 2011
Aparatur Sipil NegaraStandar & Pedoman Teknis

Information

TypePeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ThemePedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
LocationBadan Kepegawaian Negara
Effective Date28 September 2011
Publication Date28 September 2011
Place of EnactmentJakarta

(-)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan PNS yang profesional dan bertanggung jawab melalui sistem prestasi kerja. Tujuannya adalah sebagai pedoman bagi PNS dan pejabat penilai dalam menyusun dan menilai SKP sesuai tugas jabatan.

Ketentuan substansial mencakup:

  1. Kewajiban setiap PNS menyusun SKP sebagai rencana pelaksanaan tugas jabatan.
  2. SKP disusun berdasarkan Renstra dan Renja tahunan organisasi.
  3. Penetapan target yang harus dicapai meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan/atau biaya.
  4. Penjabaran kegiatan tugas jabatan atasan langsung sesuai kesepakatan.
  5. Unsur-unsur SKP meliputi kegiatan tugas jabatan, angka kredit (bagi jabatan fungsional), dan target.
  6. Tata cara penyusunan SKP pada unit kerja pengembangan/kebijakan dan unit kerja pelayanan.
  7. Penilaian SKP dilakukan melalui pengukuran tingkat capaian SKP dengan aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
  8. Standar nilai capaian SKP dinyatakan dengan sebutan dan angka (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Buruk).
  9. Penggunaan buku catatan penilaian PNS untuk monitoring/evaluasi berkala.

Peraturan ini juga mengatur penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti, menjadi pejabat pelaksana tugas (PLT), terlibat dalam tim kerja, dimutasikan/mengalami penurunan jabatan, diangkat sebagai pejabat negara, dipekerjakan/diperbantukan, atau mengalami perpindahan.

(-)

(-)