[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc09e12a-f6d7-42b9-a9c2-494d325e15b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 8 Tahun 2004","number","8","year","2004","published_date","2004-03-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN-DAN-PENANGGULANGAN-BAHAYA-KEBAKARAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Tahun 2004 Nomor 09 Seri E Nomor 05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:	\n \n Ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, oleh karena itu perlu ada usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.4 Thn 1992; UU No.14 Thn 1992; UU No.23 Thn 1997; UU No.22 Thn 1999; PP No.4 Thn 1988; PP No.6 Thn 1988; Perda No.15 Thn 2000. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; sarana penyelamatan jiwa; penyidikan; pemeriksaan dan pembinaan; pelayanan dan retribusi; ketentuan larangan; ketentuan sanksi; ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan rasa tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Lingkungan Perumahan:**\n * Kewajiban warga untuk aktif mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.\n * Persyaratan perencanaan lingkungan perumahan agar terjangkau oleh unit pemadam kebakaran dan dilengkapi dengan hidran atau sumber air.\n * Pengaturan jarak minimal antar bangunan untuk mencegah penyebaran api.\n * Persyaratan pemasangan instalasi bahan bakar gas dan penandaan tempat penyimpanan bahan mudah terbakar.\n * Ketentuan mengenai sumber listrik dan alat pemadam kebakaran di lingkungan perumahan.\n2. **Bangunan Industri dan Gudang:**\n * Kewajiban menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing dan hydran.\n * Persyaratan penyimpanan bahan berbahaya dan pemasangan katup pengaman pada saluran gas.\n * Ketentuan mengenai konstruksi ruang ketel api dan ruang pengasap.\n * Persyaratan peralatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.\n * Ketentuan mengenai sistem pemancar air (sprinkler) otomatis, alarm kebakaran, dan detektor kebocoran listrik.\n3. **Bangunan Umum dan Perdagangan:**\n * Kewajiban menyediakan alat pemadam api ringan dan unit hydran kebakaran.\n * Persyaratan pemasangan sistem alarm kebakaran.\n * Ketentuan mengenai alat pemadam kebakaran di terminal angkutan umum darat, bangunan parkir, dan instalasi penjualan bahan bakar minyak.\n4. **Bangunan Perumahan:**\n * Kewajiban menyediakan alat pemadam api ringan di lingkungan perkampungan dan perumahan sederhana.\n * Persyaratan penyediaan pompa air dan tangki air di lingkungan perkampungan padat.\n * Ketentuan mengenai pemasangan hydran dan sistem alarm kebakaran otomatis.\n5. **Bangunan Campuran:**\n * Penerapan ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.\n * Persyaratan konstruksi, struktur, dan bahan bangunan, serta peralatan pemadam kebakaran.\n * Kewajiban pemasangan penangkal petir pada bangunan menengah dan tinggi.","transitional_provisions","1. Pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun.\n2. Setiap izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 55 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n2. Sanksi administratif berupa:\n * Penundaan atau tidak pemberian izin mendirikan bangunan.\n * Pencabutan izin yang telah dikeluarkan.\n * Penangguhan atau penutupan pelaksanaan pembangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PANGKALPINANG CITY GOVERNMENT
PANGKALPINANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 08 YEAR 2004
CONCERNING
PREVENTION AND MANAGEMENT OF FIRE HAZARDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

Considering:	that the threat of fire is a danger that can bring great disasters with widespread consequences for both the safety of life and property, therefore there is a need for prevention and mitigation efforts; that as a follow-up to letter (a) above, it is necessary to establish regulations for the prevention and management of fire hazards which are regulated and stipulated by a Regional Regulation.
In view of:	Law Number 4 of 1992 concerning Housing and Settlements (State Gazette of 1992 Number 23, Supplement to State Gazette Number 3469); Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transportation (State Gazette of 1992 Number 49, Supplement to State Gazette Number 3480); Law Number 23 of 1997 concerning Environmental

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc09e12a-f6d7-42b9-a9c2-494d325e15b3","actionData","errors"]