[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc09b076-f94c-4106-bb06-97efd5dd428c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelangaraan Kota Layak Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","Penyelangaraan Kota Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-KOTA-LAYAK-ANAK
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kota Parepare 2022 No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelangaraan Kota Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; Perpres Nomor 25 Tahun 2021; Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016. \n BAB I KETENTUAN UMUM.\r\nBAB II RUANG LINGKUP.\r\nBAB III PEMENUHAN HAK ANAK.\r\nBAB IV PERENCANAAN.\r\nBAB V PRA-KLA.\r\nBAB VI PELAKSANAAN.\r\nBAB VII EVALUASI.\r\nBAB VIII PENDANAAN.\r\nBAB IX KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022. \n PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2022 \n IX Bab, 29 Pasal (16 Hlm.), 5 Hlm. Penjelasan dan 36 Hlm. Penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak anak dan perlindungan khusus anak. Hal ini bertujuan agar anak tumbuh menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pemenuhan hak anak yang dikelompokkan ke dalam lima klaster: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Peraturan ini juga mengatur tahapan perencanaan KLA yang meliputi deklarasi, pembentukan Gugus Tugas KLA, dan penyusunan profil KLA. Gugus Tugas KLA memiliki tugas mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana aksi daerah KLA, memobilisasi sumber daya, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.

\r\n

Selain itu, peraturan ini mengatur pelaksanaan KLA yang didasarkan pada Rencana Aksi Daerah KLA, serta peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam mengembangkan KLA. Pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak, mengalokasikan anggaran, dan melibatkan forum anak dalam penyusunan kebijakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
BHINNEKA TUNGGAL IKA

MAYOR OF PAREPARE
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 2 YEAR 2022
on
ORGANIZATION OF CHILD-FRIENDLY CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 8 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 25 of 2021 on Child-Friendly Regency/City Policies, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Organization of a Child-Friendly City;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc09b076-f94c-4106-bb06-97efd5dd428c","actionData","errors"]