[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbf2272f-a68d-4f5f-90e6-a69f2b57879f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 29 Tahun 2011","number","29","year","2011","published_date","2011-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan","place_of_enactment","Kota Pinang","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2011/NO.29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan \r\nbertanggung jawab serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun \r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disusun Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Retribusi Izin Mendirikan \r\nBangunan. \n UU Nomor 8 Tahun 1981; UU \r\nNomor 4 Tahun 1992; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; \r\nUU Nomor 28 Tahun 2002; UU Noor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun \r\n2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 \r\nTahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU \r\nNomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 1983; UU Nomor 6 Tahun 1988; \r\nPP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun \r\n2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri \r\nNomor 13 Tahun 2006. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan \r\ndengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. \r\nDiatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara \r\nmengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip yang dianut dalam penetapan \r\nstruktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; \r\nwilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran \r\ndan penundaan pembayaran; sanksi administratif; tata cara penagihan; \r\nkedaluarsa penagihan; ketentuan perizinan; penyidikan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2011. \n Dengan berlakunya Perda ini, maka Perdakab Labuhanbatu Nomor 22 Tahun \r\n2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten \r\nLabuhanbatu dinyatakan tidak berlaku lagi. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan \r\nPeraturan Bupati. \n 17 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Labuhanbatu.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, yang meliputi peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh IMB. Retribusi IMB termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan luas bangunan, tarif harga dasar bangunan, dan persentase dengan bobot (koefisien). Struktur tarif retribusi dihitung dengan formula: RIMB = LB x THDB (per M²) x Prosentase. Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah dan tidak dapat diborongkan. Pembayaran dilakukan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi membayar lunas pada saat SKRD diterbitkan. Jika ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan retribusi, dikeluarkan STRD.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara perizinan, jenis bangunan, ketentuan garis sempadan, ketentuan pengawasan, persyaratan teknik bangunan, dan ketentuan larangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari retribusi yang terutang.\n2. Bangunan yang dibangun tanpa IMB atau tidak sesuai IMB dapat dikenakan tindakan peringatan tertulis, pembongkaran, atau denda sebanyak 4 kali jumlah biaya retribusi IMB.\n3. Jika pembangunan tidak dilaksanakan lebih dari 6 bulan setelah IMB diterbitkan, IMB tidak berlaku lagi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SOUTH LABUHANBATU REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 29 SERIES B NUMBER 17

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LABUHANBATU REGENCY
NUMBER 29 OF 2011
CONCERNING
LOCAL FEE BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH LABUHANBATU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement broad, real, and accountable regional autonomy and to implement Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to prepare a Regional Regulation of South Labuhanbatu Regency concerning Local Fee Building Permit, as stipulated in article 141 letter a;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Fee Building Permit;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbf2272f-a68d-4f5f-90e6-a69f2b57879f","actionData","errors"]