[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbe51373-bd57-4a36-9a2b-4ca9626bddaf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-20","effective_date","2012-01-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2012/NO.1 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n bahwa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan merupakan komponen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat yang disebabkan oleh perilaku masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang cenderung tidak mentaati Hukum Lingkungan, Maka Hukum Lingkungan merupakan bentuk nyata perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan itu pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum memberikan bentuk yang jelas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup,sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan. \n \r\nPasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, 24. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011.\r\n \r\n \n Ketentuan Umum, Kewenangan, Pengelola Lingkungan Hidup, Laboratorium Lingkungan, Kerjasama Dan Kemitraan, Kelembagaan, Peranserta Masyarakat, Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Kesatu Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Penegakan Lingkungan Hidup,\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2012. \n 72 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mentaati hukum lingkungan, mencegah dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, meningkatkan kemampuan aparat pemerintah, serta mendukung upaya perlindungan lingkungan oleh pemerintah daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti koordinasi pengendalian pencemaran lintas kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi kerjasama, pengembangan teknologi ramah lingkungan, inventarisasi sumberdaya alam, penetapan RPPLH dan KLHS, penerbitan izin lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan.\n\nPeraturan ini mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan (penetapan ekoregion, inventarisasi, penyusunan RPPLH), pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan RPPLH dan daya dukung lingkungan, pengendalian pencemaran (pencegahan, penanggulangan, pemulihan), pemeliharaan (konservasi, pencadangan, pelestarian fungsi atmosfer), laboratorium lingkungan, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan, peranserta masyarakat, perlindungan masyarakat hukum adat, sistem informasi lingkungan hidup, pembiayaan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan penaatan Hukum Lingkungan yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :\na. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup;\nb. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup;\nc. perizinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan Pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.\n3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL LAW COMPLIANCE

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that planning, utilization, control, maintenance and supervision are important components in environmental management, in order to prevent a decline in the quality of the environment in West Java caused by the behavior of the community and business actors and/or activities that tend not to comply with Environmental Law;
that Environmental Law is a real form of protection of the right to a good and healthy environment in the context of environmentally sound and sustainable development;
that environmental management as reflected in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, has not provided a clear form regarding the implementation of the duties and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbe51373-bd57-4a36-9a2b-4ca9626bddaf","actionData","errors"]