Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2003

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dengan perkembangan hukum pidana dan standar internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan Substansial: Perubahan ini mencakup definisi dan ruang lingkup tindak pidana pencucian uang, termasuk penambahan definisi baru dan perubahan definisi yang ada. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan terkait transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu. Selain itu, diatur pula sanksi bagi pelanggaran kewajiban pelaporan dan kerahasiaan informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan. PPATK diberi tugas tambahan dalam pengawasan dan pelaporan, serta ada ketentuan baru mengenai kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.