[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbb72c1d-4caa-4d90-bb40-d05b9e967b4b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA HARI JADI KOTA MADIUN KE-106","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024","number","14","year","2024","published_date","2024-04-23","effective_date","2024-05-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA HARI JADI KOTA MADIUN KE-106","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 14, Berita Daerah Kota Madiun
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA HARI JADI KOTA MADIUN KE-106
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-106 Pemerintah Kota Madiun memberikan penghapusan sanksi administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat \n Pasal 18 ayat (6) uud 1945, UU No 16 Tahun 1950, UU No 6 Tahun 1983, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 49 Tahun 1982, PP No 12 Tahun 2017, PP No 50 Tahun 2022, PP No 35 Tahun 2023, Permendagri No 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023, Perwali Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 \n Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan penghapusan Sanksi Administratif terhadap denda PBB-P2 dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-106. Penghapusan Sanksi Administratif ini dilakukan terhadap denda PBB-P2 mulai Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2023.\r\nPelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif diberikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.\r\nDalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah tanggal 31 Juli 2024, maka Sanksi Administratif tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2024. \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Madiun ke-106. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban ekonomi bagi masyarakat selaku Wajib Pajak melalui pemberian insentif berupa penghapusan sanksi administratif atas denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Secara substansial, peraturan ini mengatur penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB-P2 yang terutang untuk periode tahun pajak 2002 sampai dengan tahun 2023. Fasilitas penghapusan sanksi ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak dalam periode waktu tertentu, yakni mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024. Apabila pembayaran dilakukan setelah periode tersebut berakhir, maka sanksi administratif akan tetap dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan teknis, koordinasi, serta evaluasi atas kebijakan ini didelegasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun untuk kemudian dilaporkan kepada Wali Kota.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

PROVINCE OF EAST JAVA
REGULATION OF THE MAYOR OF MADIUN
NUMBER 14 OF 2024
ON
REMISSION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON LAND AND BUILDING TAX FINES IN THE CONTEXT OF THE 106TH ANNIVERSARY OF THE CITY OF MADIUN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF MADIUN,

Considering :

that to implement the provisions of Article 85 of Madiun City Regional Regulation Number 9 of 2023 on Regional Taxes and Regional Fees, in the context of the 106th Anniversary of the City of Madiun, the Madiun City Government shall provide a remission

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbb72c1d-4caa-4d90-bb40-d05b9e967b4b","actionData","errors"]