Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pedoman penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam penatausahaan dan pengelolaan Kredit Program. Tujuan penggunaan SIKP adalah untuk meningkatkan validitas basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai sasaran penerima Kredit Program, memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi bagi para pemangku kepentingan Kredit Program, serta meningkatkan akurasi perhitungan dan kecepatan pembayaran subsidi bunga/margin. Pemangku kepentingan SIKP terdiri atas Penyelenggara SIKP (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), Pengguna SIKP (Penyalur, Penjamin, BLU Pengelola Dana, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, KPA Subsidi Kredit Program, aparat pengawas intern pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, penyuplai data pendukung, dan Pengguna SIKP lain yang terkait Kredit Program), dan pihak lain. Pengelola SIKP bertugas menyusun dan mengembangkan proses bisnis SIKP, menguji kesiapan sistem, mengadakan pelatihan, melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Pengguna SIKP memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan dan memberikan masukan, serta kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Kode Pengguna, Kode Akses, dan data yang diakses dari SIKP. Data yang dimasukkan ke dalam SIKP meliputi data calon debitur, data akad kredit, data transaksi, data tagihan subsidi bunga, data sertifikat penjaminan, data klaim penjaminan, data subrogasi, dan data terkait Kredit Program lainnya. Pengiriman data dilakukan melalui koneksi langsung antar sistem atau mekanisme lain yang ditentukan oleh Pengelola SIKP. Validitas data menjadi tanggung jawab pemilik data, dan pengubahan data dapat dilakukan dalam hal terdapat kesalahan data, perubahan regulasi, dan/atau temuan aparat pengawas/aparat pemeriksa. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan kerja sama penggunaan SIKP dengan Penyalur dan Penjamin yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
on desktop.