[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb9c90d6-c9f5-4ef8-8a6d-e736154db554","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Metro","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Metro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Metro
2020
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR 7
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Metro
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 \r\nTahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka \r\nperlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar \r\nPelayanan Minimal di Kota Metro; \n UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2019, UU No 23 Tahun 2014, UU No 9 Tahun 2015, UU No 30 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, Permendagri No 100 Tahun 2018, Permenkes No 4 Tahun 2019, PERDA Kota Metro No 24 Tahun 2016, PERDA Kota Metro No 9 Tahun 2019.\r\n\r\n \n Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Metro \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Metro guna menjamin pemenuhan hak dasar warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

Secara substansial, peraturan ini mengatur tahapan penerapan SPM yang meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana pemenuhan, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Pemerintah Kota Metro diwajibkan mengintegrasikan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD. Selain itu, peraturan ini menetapkan pembentukan Tim Penerapan SPM Kota Metro yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta penanganan isu terkait SPM.

Terkait pendanaan, peraturan ini menegaskan bahwa pembiayaan penerapan SPM dibebankan pada APBD Kota Metro serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Perangkat daerah yang membidangi pelayanan dasar memiliki kewajiban untuk menyusun SPM di lingkup kerjanya masing-masing, sementara Walikota melalui Inspektorat bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan SPM tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF METRO
PROVINCE OF LAMPUNG

REGULATION OF THE MAYOR OF METRO
NUMBER YEAR 2020
ON
APPLICATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS IN THE CITY OF METRO

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

Considering :	that based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 100 of 2018 on the Application of Minimum Service Standards, it is necessary to establish a Mayor Regulation on the Application of Minimum Service Standards in the City of Metro;
Bearing in Mind :	Law Number 12 of 1999 on the Formation of Way Kanan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb9c90d6-c9f5-4ef8-8a6d-e736154db554","actionData","errors"]