[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb8f8d58-432d-4da5-8b79-f7faa3be6584","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Banjarbaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Banjarbaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesehatan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:	\n \n bahwa penularan virus HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan penanggulangan yang sistematik; bahwa upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diselenggarakan secara komprehensif,\r\nterintegrasi dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah\r\ndan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarbaru; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004; Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/l/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1507 Tahun 2005; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 760 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008\r\n \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarbaru Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Azaz dan Tujuan; Penanggulangan HV dan AIDS; Komisi Penanggulangan AIDS; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan; Sanksi Admistratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini bertujuan untuk menanggulangi HIV dan AIDS melalui serangkaian upaya yang meliputi promosi, pencegahan, pemeriksaan sukarela, pengobatan, perawatan, dan dukungan. Latar belakangnya adalah peningkatan kasus HIV dan AIDS yang mengkhawatirkan, yang memerlukan tindakan sistematis dan komprehensif.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penanggulangan HIV dan AIDS, termasuk:

Promosi: Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan HIV dan AIDS serta penghapusan stigma dan diskriminasi melalui informasi, komunikasi, dan edukasi.
Pencegahan: Upaya memutus rantai penularan HIV dan AIDS, terutama pada kelompok risiko tinggi, dengan prinsip tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, setia pada pasangan, dan penggunaan kondom.
Pemeriksaan/Test Sukarela: Mendorong individu yang berisiko untuk menjalani tes HIV dengan prinsip kerahasiaan, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan, dan rujukan.
Pengobatan: Penyediaan layanan pengobatan berbasis klinik, keluarga, dan masyarakat, serta mempermudah akses terhadap obat anti retroviral dan obat infeksi oportunistik.
Perawatan dan Dukungan: Memberikan perawatan tanpa diskriminasi dan dukungan kepada ODHA dan ADHA, termasuk pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar anak.

Peraturan ini juga membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat daerah. Masyarakat juga berperan serta dalam upaya penanggulangan melalui promosi perilaku hidup sehat, peningkatan ketahanan keluarga, dan pencegahan stigma dan diskriminasi.

Pembiayaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Walikota berwenang memberikan sanksi administratif kepada pelanggar Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pencabutan izin usaha/operasional, dan/atau penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.\n3. Pelanggaran Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 1 OF 2014
CONCERNING
MITIGATION OF HIV AND AIDS
IN BANJARBARU CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that the transmission of HIV and AIDS is increasingly widespread, regardless of social status and age limits, and there has even been a significant increase in number from time to time, thus requiring systematic mitigation;
that the mitigation efforts as intended in letter a need to be organized comprehensively, integratedly and sustainably by the regional government and all stakeholders by involving various sectors to improve the public health status;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Mitigation of HIV and AIDS in Banjarbaru City;

In view of :

Law Number 8 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb8f8d58-432d-4da5-8b79-f7faa3be6584","actionData","errors"]