[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb841d25-5250-43a2-9050-2d4a15200d5a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-06-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bombana","place_of_enactment","Rumbia","theme","Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGARUSUTAMAAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, yang telah disepakati oleh masyarakat internasional.\r\nb. Bahwa dalam rangka pengarusutamaan gender, perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terkoordinasi di seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal, serta lembaga non-pemerintah daerah;\r\nc. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada lampiran huruf H mengenai pembagian urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota;\r\nd. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);\r\n3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN;\r\nBAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH;\r\nBAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH;\r\nBAB V HAK DAN KEWAJIBAN;\r\nBAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN;\r\nBAB VII KERJASAMA;\r\nBAB VIII RENCANA AKSI DAERAH;\r\nBAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB X ANGGARAN RESPONSIF GENDER;\r\nBAB XI PENDANAAN;\r\nBAB XII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI;\r\nBAB XIII PENGHARGAAN;\r\nBAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT;\r\nBAB XV SANKSI ADMINISTRATIF;\r\nBAB XVI KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XVII KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024. \n 29 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Bombana Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 8).\n2. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah perlunya strategi pengarusutamaan gender yang efektif dan terkoordinasi di seluruh perangkat daerah dan lembaga non-pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan substansial mencakup wewenang Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan, mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memantau pelaksanaan pengarusutamaan gender. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab menyusun kebijakan dan perencanaan program pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang seperti kewarganegaraan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.

Peraturan ini juga mengatur perencanaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender, peran serta lembaga non-pemerintah daerah dan perguruan tinggi, serta pengelolaan data terpilah gender. Kerjasama dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan organisasi masyarakat.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang telah terbentuk, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 36 ayat (4), diancam sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :\n a. teguran lisan;\n b. teguran tertulis;\n c. surat keputusan; dan/atau\n d. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOMBANA
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BOMBANA REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
ON
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOMBANA,

\n\n \n \n

Considering :

that Gender Mainstreaming is an effective strategy in realizing Gender equality and justice in family, community, national and state life that has been agreed upon by the International community;
that Gender Mainstreaming efforts need to be implemented in an integrated and coordinated manner in all Regional Apparatus and vertical agencies as well as non-Regional Government institutions;
that based on the provisions in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb841d25-5250-43a2-9050-2d4a15200d5a","actionData","errors"]