[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb82f3a3-efce-4871-b727-015c45584c4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2025","number","9","year","2025","published_date","2025-05-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sistem Layanan - Rujukan Terpadu - Perlindungan Sosial - Penanggulangan Kemiskinan
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, BD 2025 (11); 14 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan secara sistematik, terpadu dan menyeluruh yang didukung dengan teknologi, informasi dan komunikasi serta data kemiskinan yang akurat, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sissstem layanan dan rujukan terpadu. \n UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2003; Permensos No. 15 Tahun 2018; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2022. \n Peraturan Wali Kota ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SLRT untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2025. \n 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2025 ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) guna meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Tujuan utamanya adalah mewujudkan data kemiskinan yang akurat dan dinamis, meningkatkan akses layanan sosial bagi fakir miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta mengintegrasikan berbagai program layanan secara sistematis dan terpadu.

Penyelenggaraan SLRT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan berlandaskan pada asas legal, responsif, transparan, partisipatif, kesetaraan gender, akuntabel, objektif, dan berkelanjutan. Fungsi SLRT mencakup integrasi layanan dan informasi, identifikasi serta penanganan keluhan masyarakat, pencatatan kepesertaan program, dan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala melalui aplikasi SIKS NG.

Struktur kelembagaan SLRT terdiri atas kelembagaan koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan kelembagaan pelayanan yang meliputi Sekretariat Teknis SLRT Daerah serta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan. Sekretariat Teknis bertugas menyediakan data terpadu dan memfasilitasi pelayanan, sementara Puskesos berfungsi sebagai layanan satu pintu di kelurahan untuk menangani keluhan dan membantu verifikasi serta validasi data penduduk miskin dan rentan. Pembiayaan penyelenggaraan SLRT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF TASIKMALAYA
PROVINCE OF WEST JAVA
REGULATION OF THE MAYOR OF TASIKMALAYA
NUMBER 9 OF 2025
ON
INTEGRATED SERVICE AND REFERRAL SYSTEM FOR SOCIAL PROTECTION AND POVERTY ALLEVIATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA,

Considering :

that social protection and poverty alleviation are the responsibility of the Regional Government, requiring systematic, integrated, and comprehensive handling supported by technology, information, and communication, as well as accurate, dynamic, and accountable poverty

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb82f3a3-efce-4871-b727-015c45584c4e","actionData","errors"]