[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb78de8c-6e2b-4098-9f0b-274407a93683","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2017","number","15","year","2017","published_date","2017-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a398e89f-e98e-4a05-8e20-54e34590ef5a","Jaminan Fidusia & Pembiayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2017/No.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
ABSTRAK:	\n \n Koperasi merupakan bentuk ideal dalam menciptakan perekonomian bagi rakyat kecil untuk memperoleh kesejahteraan melalui kebersamaan dan kekeluargaan. Koperasi merupakan tatanan sosial masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan melalui jalan demokrasi partisipatif yang memberikan manfaat barang/jasa, produksi dan pemasaran bagi masyarakat. Keberhasilan suatu koperasi memerlukan waktu yang panjang, konsistensi, dan dedikasi penuh\r\nanggotanya dan dikelola secara transparan dengan pendidikan sebagai pilar utamanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Huruf Q tentang Pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah terhadap Pemerintah\r\nDaerah Kabupaten/Kota diserahkan urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya berada dalam wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan\r\nMenengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015. \n Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, yang meliputi : ketentuan umum, dasar pengkoperasian, legalitas koperasi, pemberdayaan koperasi, perlindungan bagi koperasi, pengawasan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, sanksi administratif, dan ketentuan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah koperasi sebagai bentuk ideal perekonomian rakyat kecil yang memerlukan dukungan pemerintah daerah.

Tujuan:

Menciptakan koperasi yang mandiri dan berdaya saing.
Mensejahterakan anggota koperasi.
Meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pemberdayaan Koperasi: Pemerintah daerah memberdayakan koperasi melalui pendidikan, perbaikan lingkungan usaha, fasilitasi pembiayaan, bantuan modal, pendampingan, dan fasilitasi kemitraan.
Perlindungan Koperasi: Pemerintah daerah memberikan perlindungan untuk menghindari penguasaan pasar dan persaingan usaha tidak sehat. Usaha besar dilarang menguasai usaha koperasi mitra.
Pengawasan: Pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berperan serta dalam pemberdayaan koperasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Apabila koperasi menyampaikan dokumen yang mengandung unsur penipuan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pemberdayaan dan pencabutan izin.\n2. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 15 OF 2017
CONCERNING
EMPOWERMENT AND PROTECTION OF
COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that cooperatives are an ideal form in creating an economy for small communities to achieve prosperity through togetherness and kinship;
that cooperatives are a social order of society that is humane and just through participatory democracy that provides benefits of goods/services, production and marketing for the community;
that the success of a cooperative requires a long time, consistency, and full dedication of its members and is managed transparently with education as its main pillar, in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as mentioned in Attachment Letter Q concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb78de8c-6e2b-4098-9f0b-274407a93683","actionData","errors"]