[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb6d74da-761b-4f95-9d6a-898a1121290d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabanan","place_of_enactment","Tabanan","theme","Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SURAT-IJIN-TEMPAT-USAHA-,-SURAT-IJIN-USAHA-PERDAGANGAN-,-IJIN-USAHA-INDUSTRI-,-TANDA-DAFTAR-GUDANG-DAN-TANDA-DAFTAR-PERUSAHAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa semakin meningkatnya pelaku usaha perdagangan,pelaku usaha industri,pelaku pergudangan dan dunia usaha perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 \n 1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ; 11. ; 12. ; 13. ; 14. ; 15. ; 16. ; 17. ; 18. ; 19. ; 20. ; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang Tanda Daftar Perusahaan.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Gudang (TDG), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Kabupaten Tabanan.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha perdagangan, industri, dan pergudangan yang semakin meningkat di Kabupaten Tabanan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

SITU: Setiap perusahaan yang melakukan usaha di suatu tempat wajib memiliki SITU, kecuali perusahaan milik negara/daerah dan perusahaan mikro (namun perusahaan mikro dapat diberikan SITU jika dikehendaki). SITU berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun.
SIUP: Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP (Kecil, Menengah, Besar) berdasarkan kekayaan bersih perusahaan. SIUP dikecualikan untuk perusahaan di luar sektor perdagangan, kantor cabang/perwakilan, dan perusahaan perdagangan mikro (namun perusahaan perdagangan mikro dapat diberikan SIUP Mikro jika dikehendaki). SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun.
IUI/TDI: Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI, kecuali industri kecil yang wajib memiliki TDI. IUI/TDI diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal. Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib memiliki Izin Perluasan. IUI dan TDI berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun.
TDG: Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG. TDG memiliki masa laku 5 tahun dan wajib diperpanjang. Pemilik gudang wajib menyelenggarakan administrasi barang masuk dan keluar, melaporkan penyimpanan barang kepada dinas terkait setiap bulan, dan memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
TDP: Setiap perusahaan berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan, dan BUL wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 bulan sejak mulai menjalankan kegiatan usahanya. TDP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan wajib diperbaharui.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 22 dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pembatalan/pencabutan izin dan/atau penutupan usaha.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TABANAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2013
ON
BUSINESS PLACE PERMIT, TRADE BUSINESS LICENSE, INDUSTRY
BUSINESS LICENSE, WAREHOUSE REGISTRATION CERTIFICATE AND
COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TABANAN,

Considering / Whereas:

that the increasing number of trade business actors, industrial
business actors, warehousing actors and the business world needs to be
controlled and supervised;
that based on the considerations as intended in letter
a, it is necessary to form a Regional Regulation on Business Place Permit, Trade Business License, Industry Business License, Warehouse Registration Certificate And Company Registration Certificate;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 69 of 1958 on the Establishment of
Level II Regions within the Level I Regions of
Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette
of the Republic of Indonesia Year 1958 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb6d74da-761b-4f95-9d6a-898a1121290d","actionData","errors"]