Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, yang mengatur tentang tata cara penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (SSBOPTNBH). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa biaya operasional penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. SSBOPTNBH mencakup biaya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan biaya ini mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. Biaya pendidikan dihitung berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, sementara biaya untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sebagai persentase dari total SSBOPTNBH. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.