[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb4534a5-49b6-42c7-b118-ba34ca8d38ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan akan dapat diwujudkan secara efektif melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;\r\nb. bahwa program dan kegiatan yang bersinergis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dalam rangka mengantisipasi timbulnya resiko sosial dan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas usaha;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan ruang lingkup, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban perusahaan, pelaksanaan TJSLP, program TJSLP, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, ketentuan sanksi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2014. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Klaten. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui program yang sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta mengantisipasi risiko sosial dan lingkungan akibat aktivitas usaha.

Peraturan ini mengatur asas dan prinsip penyelenggaraan TJSLP, yang meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, kebersamaan, partisipatif dan aspiratif, keterbukaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, kesetiakawanan, dan kemanfaatan. Prinsip penyelenggaraan TJSLP meliputi kesadaran umum, kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum dan etika bisnis, kemandirian, sensitivitas, keberpihakan, kemitraan, inisiasi, mutualistis, dan non diskriminasi, serta koordinatif.

Perusahaan memiliki hak untuk menyusun rencana kerja tahunan dan menentukan sasaran penerima manfaat program TJSLP setelah berkoordinasi dengan Forum TJSLP. Kewajiban perusahaan meliputi menyusun rancangan program TJSLP, menumbuhkan jejaring kerjasama, melaksanakan kajian dan evaluasi, menetapkan komitmen TJSLP dalam kebijakan manajemen, menerima usulan masyarakat, dan memberikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati.

Program TJSLP meliputi kemitraan, bina lingkungan dan sosial. Kemitraan meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan sektor lainnya. Bina lingkungan dan sosial meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan sarana prasarana, prasarana peribadatan, korban bencana alam, pelestarian lingkungan hidup, bantuan sosial kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Daerah membentuk Forum TJSLP untuk memadukan dan mensinkronisasikan program TJSLP, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kemasyarakatan. Bupati memberikan fasilitasi dalam penyusunan program TJSLP.

Pembiayaan TJSLP dialokasikan dari keuntungan bersih perusahaan atau anggaran lain yang ditentukan perusahaan. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan program TJSLP dan pengaduan terhadap pelaksanaan TJSLP yang tidak sesuai.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP dan dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pelaksana TJSLP.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 dapat dikenai sanksi administratif berupa:\na. Peringatan tertulis;\nb. Pembatasan kegiatan usaha;\nc. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau\nd. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KLATEN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 9 OF 2014
ON
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that the welfare and prosperity of the community and the preservation of environmental functions as development goals can be effectively realized through the implementation of synergistic programs and activities between the Regional Government, business actors and the community;
that synergistic programs and activities as referred to in letter a are needed in order to anticipate the emergence of social and environmental risks as a result of business activities;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation on Corporate Social Responsibility;

Bearing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb4534a5-49b6-42c7-b118-ba34ca8d38ca","actionData","errors"]