[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb43e563-8e05-4036-b6e8-9a39ca422ebb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI INOVASI DAN KOMPETENSI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-05-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Binjai","place_of_enactment","Binjai","theme","PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI INOVASI DAN KOMPETENSI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI INOVASI DAN KOMPETENSI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI INOVASI DAN KOMPETENSI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pengaturan kebijakan inovasi di kota Binjai dimaksudkan\r\ndapat menjangkau seluruh pelaku inovasi, sehingga bisa\r\ndilaksanakan secara optimal terpadu, terintegrasi, dan\r\nterkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas\r\ndan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi\r\ndaerah;\r\nb. bahwa saat ini diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan\r\nruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan\r\nkoordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna\r\nteknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil - hasil penelitian\r\ndan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat\r\nsistem inovasi daerah di Kota Binjai;\r\nc. bahwa sesuai ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015, Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan\r\nkinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melakukan\r\ninovasi; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang\r\nPembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam\r\nLingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);\r\n3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional\r\nPenelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan\r\ndan Teknologi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002\r\nNomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4219);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nnomor 5494);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5657);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih\r\nTeknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan\r\nPengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian\r\ndan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4497);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6123); \n KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PRINSIP INOVASI; FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH; SIDa KOTA BINJAI; PEMBINAAN; PEMBIAYAAN; PELAPORAN; SISTEM INFORMASI INOVASI; FORUM KOMUNIKASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan inovasi dan\r\npenguatan SIDa yang sudah ada harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan\r\nsejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu)\r\ntahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan \n 11 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing Melalui Inovasi dan Kompetensi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan kebijakan inovasi yang terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi. Peraturan ini menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur inovasi daerah yang berasal dari berbagai pihak, termasuk Walikota/Wakil Walikota, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga kelitbangan, dunia usaha, dan masyarakat. Usulan inovasi dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna, sedangkan usulan dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah memiliki fungsi untuk menumbuhkembangkan inovasi IPTEK, memberikan motivasi, stimulan, dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Daerah juga berperan dalam mengembangkan instrumen kebijakan, memberikan penghargaan, dan memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Binjai, yang meliputi kebijakan SIDa, penataan unsur SIDa (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan), dan pengembangan SIDa. Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi SIDa untuk menyusun road map SIDa, mengintegrasikan program SIDa dalam RPJMD, melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi SIDa, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDa.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan inovasi dan penguatan SIDa yang sudah ada harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BINJAI
NORTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BINJAI CITY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
COMPETITIVENESS-BASED REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH
INNOVATION AND COMPETENCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BINJAI,

\n\n \n \n

Considering:

that the regulation of innovation policies in the city of Binjai is intended to reach all innovation actors, so that it can be implemented optimally in an integrated, integrated, and coordinated manner in improving productivity and competitiveness and to accelerate regional economic growth;
that currently there is a need for regulations that can create space for interaction and collaboration between innovation actors, accelerate coordination and intermediation between technology providers and users, and encourage the utilization of research and development results more optimally by strengthening the regional innovation system in the City of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb43e563-8e05-4036-b6e8-9a39ca422ebb","actionData","errors"]