For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 9 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Di Kabupaten Kotawaringin Timur

Also known as: Perda Kabupaten Kotawaringin Timur 9/2013 · Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 9 Tahun 2013 · Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2013

Status:
Active
Publication Date:2 Desember 2013
Badan Usaha Milik Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeBadan Usaha Milik Daerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Di Kabupaten Kotawaringin Timur
LocationPemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Effective Date-
Publication Date02 Desember 2013
Place of EnactmentSampit

(-)

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kotawaringin Timur yang bergerak di bidang pengolahan hasil perkebunan, khususnya pabrik pengolahan sawit. Pembentukan BUMD ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing, memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, serta mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. BUMD ini akan beroperasi berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, dan berkeadilan. Modal dasar BUMD ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000 yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Pemberdayaan BUMD dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi dan badan usaha lainnya, dengan memfasilitasi pembiayaan, ekspor, dan aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi. BUMD didorong untuk bermitra dengan pekebun dan masyarakat sekitar. Pengolahan hasil BUMD dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan sistem agribisnis. Pengembangan sumber daya manusia BUMD dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.

1. Dalam rangka pembentukan BUMD menurut Perda ini maka diperintahkan kepada Bupati untuk membuat Akta Notaris Pembentukan BUMD selambat-lambatnya pada bulan Januari 2015

(-)