[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb3556c4-8078-4a50-a4f2-917764fe7a90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018","number","13","year","2018","published_date","2018-03-16","effective_date","2018-03-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 13, BN.2018/No.391, jdih.bawaslu.go.id : 31 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1709).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pengawasan ini menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota, yang meliputi akurasi data pemilih, ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, potensi pemberian uang atau materi lainnya, keterlibatan aparat penyelenggara negara, dan kepatuhan KPPS terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak seperti KPU, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, serta pasangan calon dan tim kampanye. Publikasi mengenai akurasi data pemilih dan potensi pelanggaran juga dilakukan. Pengawas Pemilu juga bertugas mengawasi secara langsung di lapangan, menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran, dan merahasiakan identitas pelapor. Dalam hal terjadi keadaan memaksa seperti kerusuhan atau bencana alam, Pengawas Pemilu merekomendasikan Pemilihan lanjutan. Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada jajaran di bawahnya. Jika saran perbaikan tidak ditindaklanjuti, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. Laporan pengawasan disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu. Kerja sama dengan instansi terkait dapat dilakukan untuk optimalisasi pengawasan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176552/peraturan-bawaslu-no-11-tahun-2016","c33cc1cc-4f8c-4bb4-ba80-7ec6cd069d0b","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Peraturan Bawaslu No. 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176630/peraturan-bawaslu-no-16-tahun-2020","6f63c485-db59-4280-b3b6-95e301469f69","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2018
on
SUPERVISION OF VOTE COLLECTION AND COUNTING
ELECTION OF GOVERNORS AND VICE GOVERNORS, REGENTS AND VICE
REGENTS, AND MAYORS AND VICE MAYORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that in order to realize the Election of Governors and Vice Governors, Regents and Vice Regents and Mayors and Vice Mayors democratically, it is necessary to supervise the collection and counting of ballots for the Election of Governors and Vice Governors, Regents and Vice Regents and Mayors and Vice Mayors, and based on the results of consultations with the House of Representatives in the Hearing Meeting forum, it is necessary to improve the General Election Supervisory Body Regulations;
that with the enactment of Law Number 1 of 2015 on the Stipulation of Government Regulations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb3556c4-8078-4a50-a4f2-917764fe7a90","actionData","errors"]