[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb28a16e-ea54-4f84-b215-d6967675d6fe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-05-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangli","place_of_enactment","Bangli","theme","Penyertaan Modal Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN-MODAL-DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;\r\nb. bahwa peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; \n Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 7 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 21 Tahun 2001; \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL; 4. HASIL USAHA; 5. PENGAWASAN; 6. KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat \"Bank Pasar\" Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat \"Bank Pasar\" Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2006 Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Latar belakangnya adalah bahwa penyertaan modal merupakan sumber pendapatan daerah dan cara meningkatkan pelayanan masyarakat, yang mana peraturan perundang-undangan mengamanatkan hal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Tujuan penyertaan modal adalah untuk menggali potensi ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja.\n\nKetentuan substansial mencakup pemberian penyertaan modal kepada PT. BPD Bali, PD BPR \"Bank Pasar\" Kabupaten Bangli, PDAM Kabupaten Bangli, dan PT. Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali. Jumlah penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 8.919.650.000,00 dengan rincian untuk masing-masing badan usaha. Pada tahun 2010, penyertaan modal sebesar Rp. 800.000.000,00 diberikan kepada PD BPR \"Bank Pasar\" dan PT. Jamkrida Bali Mandara. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Tahun 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00. Besaran nilai penyertaan modal daerah dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah. Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah. Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGLI

REGIONAL REGULATION OF BANGLI REGENCY
NUMBER 5 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGLI,

Considering:	that capital participation is one source of regional income and a way to improve services to the community; that the laws and regulations mandate that regional government capital participation be stipulated in regional regulations; that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Regional Capital Participation;
In view of:	Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the Territory of Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1958 Number 122, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1655); Law Number 5 of 1962 concerning Regional Companies (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb28a16e-ea54-4f84-b215-d6967675d6fe","actionData","errors"]