[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb2871e5-8f5f-48e6-a880-d1b76c7d6c5e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013","number","29","year","2013","published_date","2013-12-30","effective_date","2013-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan daerah - pengelolaan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD 2013/29 SERI A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa\r\nuntuk melaksanakan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa seiring dengan adanya perubahan satuan kerja perangkat daerah dan perkembangan peraturan perundangan yang ada, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok\r\nPengelolaan Keuangan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Keuangan Daerah, Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi APBD, Penyusunan Rancangan Perubahan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, edudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengendalian Defisit Dan Pemanfaatan Surplus APBD, Pengelolaan Kekayaan Dan Kewajiban, Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Daerah Dan/Atau Yang Dikuasai Daerah, Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Pegendalian Pengelolaan Keuangan Daerah, Hubungan Keuangan, Penyelesaian Kerugian Daerah, Pengelolaan Keuangan BLUD, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n 93 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kuningan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan meninjau kembali Peraturan Daerah sebelumnya karena adanya perubahan satuan kerja perangkat daerah dan perkembangan peraturan perundangan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sebagai pilar utama.

Ketentuan substansial mencakup:

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berada di tangan Bupati, yang dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD (PPKD), dan Kepala SKPD.
Asas umum APBD yang meliputi tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah (PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah), belanja daerah (urusan wajib dan pilihan), dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan).
Proses penyusunan dan penetapan APBD, termasuk penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RKA-PPKD.
Pelaksanaan APBD, termasuk DPA-SKPD, DPAL-SKPD, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pendanaan keadaan darurat dan mendesak.
Pengaturan mengenai penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, serta kedudukan keuangan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.

\n","transitional_provisions","1. Penerapan basis akrual paling lambat dilaksanakan pada Tahun 2015.\n2. Pentahapan penerapan basis akrual ditetapkan dengan Peraturan Bupati.","sanctions","Bupati memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pasal 13, 21, 56, 59, 61, 63, 64, 81, 83, 85, 86, 90, 94, 98, 107, 112, 113, 140, dan 155 berupa peringatan lisan dan/atau tertulis.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DRAFT
REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 29 OF 2013
ON
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement Article 151 paragraph (1) of the
Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial
Management and as a guideline in the management of regional finance,
the Regional Regulation of Kuningan Regency Number 7
of 2008 concerning Regional Financial Management has been established;
that along with changes in regional apparatus work units
and the development of existing laws and regulations, it is
necessary to review the Regional Regulation in question;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Main Principles
of Regional Financial Management;

Bearing in Mind /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb2871e5-8f5f-48e6-a880-d1b76c7d6c5e","actionData","errors"]