[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb24d7cf-3815-4bc1-af6e-2d81c0dc128b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013","number","13","year","2013","published_date","2013-10-24","effective_date","2013-10-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan gedung
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2013/13 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa bangunan gedung merupakan tempat melakukan kegiatan untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan Daerah; bahwa penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a harus sesuai dengan fungsi, serta memenuhi persyaratan administratif, teknis bangunan gedung dan Rencana Tata Ruang Wilayah, guna menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan penghuni dan lingkungannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Bangunan Gedung; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Persyaratan Bangunan Gedung, Mitigasi Bencana, Fasilitas Umum Dan Aksesibilitas Bangunan Gedung, Arsitektur Daerah Dan Bangunan Hijau, Sistem Informasi, Peran Masyarakat Dan Dunia Usaha, Kerjasama Dan Kemitraan, Koordinasi, Larangan, Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2013. \n 33 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk mengatur kegiatan pendirian bangunan gedung di daerah, menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penghuni serta lingkungannya, mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan selaras dengan lingkungan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk:

Perencanaan: Pemerintah Daerah menyusun Rencana Bangunan Gedung sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah serta RTRWP.
Persyaratan Bangunan Gedung: Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk mitigasi bencana serta fasilitas umum dan aksesibilitas.
Mitigasi Bencana: Mengatur mitigasi bencana pada bangunan gedung di kawasan rawan bencana seperti pantai, jalur gempa, gunung berapi, rawan longsor, banjir, dan petir.
Fasilitas Umum dan Aksesibilitas: Setiap bangunan gedung wajib menyediakan fasilitas umum (ruang ibadah, ruang laktasi, tempat penitipan anak) dan aksesibilitas yang memperhatikan kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian.
Arsitektur Daerah dan Bangunan Hijau: Mendorong pengembangan arsitektur daerah dan bangunan hijau (green building) dengan prinsip efisiensi energi, air, kualitas udara, pengelolaan lahan dan limbah, serta pelaksanaan konstruksi yang berkelanjutan.
Sistem Informasi: Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota menyusun Sistem Informasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Peran Masyarakat dan Dunia Usaha: Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Kerjasama dan Kemitraan: Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Koordinasi: Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang didanai oleh dunia usaha melalui CSR.

Peraturan ini juga mengatur larangan bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung untuk melanggar persyaratan yang telah ditetapkan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 44 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, atau pencabutan/pembatalan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 44 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 13 OF 2013
ABOUT
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that buildings are places to carry out activities to achieve various goals that support the realization of regional development goals;
that the management of buildings as referred to in consideration letter a must be in accordance with their function, and meet administrative requirements, building technical requirements and the Regional Spatial Plan, in order to guarantee the safety, security, comfort of occupants and their environment;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of West Java Province concerning Buildings;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb24d7cf-3815-4bc1-af6e-2d81c0dc128b","actionData","errors"]