[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb0426b6-d4b2-451c-94be-aa82a15124f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 141 Tahun 1966 tentang Membebaskan Dan Mengangkat Beberapa Orang Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 141 Tahun 1966","number","141","year","1966","published_date","1966-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Membebaskan Dan Mengangkat Beberapa Orang Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1966
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 141, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Membebaskan Dan Mengangkat Beberapa Orang Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 1966. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Apakah ini Peraturan Baru?
Ya, ini adalah keputusan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?
Tidak secara eksplisit menggantikan peraturan sebelumnya, tetapi mengubah keanggotaan M.P.R.S. yang ada.
Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?
Ya, mengubah keanggotaan M.P.R.S. yang telah ada sebelumnya.
Status berlaku dari peraturan ini
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 Juni 1966.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Tujuan dan latar belakang peraturan:
Untuk menjamin suksesnya Sidang Umum Ke-IV M.P.R.S. dengan melakukan penjagaan dan penyempurnaan keanggotaan M.P.R.S. sesuai dengan tuntutan Revolusi Indonesia.
Kewajiban dan hak yang ditetapkan:
Anggota yang dibebaskan dari jabatannya diberikan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya, dan anggota baru diangkat untuk menggantikan mereka.
Prinsip-prinsip utama yang diatur:
Penggantian anggota dilakukan berdasarkan usulan dari partai politik, organisasi massa, dan golongan karya.
Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan:
Pengangkatan dan pembebasan anggota dilakukan melalui lampiran yang tertera dalam keputusan ini.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Masa berlaku dan implementasi:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 16 Juni 1966.
Ketentuan peralihan untuk entitas yang sudah ada:
Anggota yang dibebaskan dari jabatannya akan digantikan oleh anggota baru yang diusulkan.
Batas waktu penyesuaian:
Tidak disebutkan batas waktu penyesuaian secara spesifik.
Grandfathering clauses:
Tidak ada ketentuan grandfathering yang disebutkan.

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NO. 141 OF 1966

\n\n

Considering:

that in order to better ensure the success of the upcoming Fourth General Session of the M.P.R.S., it is necessary to provide for the safeguarding and improvement of the membership of the M.P.R.S. in accordance with the current demands of the Indonesian Revolution;
that for the safeguarding and improvement of such membership, it is deemed necessary to honorably discharge some of the current members of the M.P.R.S., both from Group A, B, and C, and subsequently replace them with new members as proposed by political parties, mass organizations, functional groups, and regions;
that the individuals whose names are listed in the Annexes to this Decree are considered competent and meet the requirements to be appointed as members of the M.P.R.S./DPR.