[{"_1":2,"_142":-5,"_143":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb0164d8-010d-4903-be39-800a84150f53","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_138":139,"_140":141},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":-5,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_117":118,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":-5,"_136":137},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1978","number","2","year","1978","published_date","1978-02-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68,71,74,77,80],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":81,"_55":82,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Usaha - Unit Desa - Koperasi Unit Desa - BUUD/KUD
1978
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 6 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional untuk peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja, dan pembagian pendapatan yang adil dan merata, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggungjawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan desa atas dasar swadaya gotong-royong serta dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya. \n Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1973; UU Nomor 12 Tahun 1967; dan UU Nomor 5 Tahun 1974. \n Instruksi ini untuk mengembangkan dan membina Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 1978. \n Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana yang pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan pelaksanaan pola dan pengembangan BUUD/KUD sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini. \n Lampiran file: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana.","scope_and_parties","policy_content","Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan peran Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD) sebagai wadah utama kegiatan ekonomi pedesaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, menciptakan kesempatan kerja, dan membagi pendapatan secara adil di pedesaan. Instruksi ini mengarahkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan pembinaan, bimbingan, dan dukungan kepada BUUD/KUD. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi bertanggung jawab atas pembinaan organisasi dan manajemen, serta pendidikan dan pelatihan manajer. Menteri Pertanian memberikan bimbingan teknis dan motivasi kepada petani untuk berpartisipasi dalam KUD. Menteri Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum, dan Keuangan juga terlibat dalam memberikan dukungan teknis, perdagangan, dan keuangan. Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Urusan Logistik turut serta dalam memperlancar pengembangan usaha KUD.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana yang pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan pelaksanaan pola dan pengembangan BUUD/KUD sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang Unit DesaInstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana yang pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan pelaksanaan pola dan pengembangan BUUD/KUD sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/308447/inpres-no-4-tahun-1973","5ca97270-34f4-47fe-87f5-e4a3a43c198d","revoked_by",[113],{"_106":114,"_108":115,"_36":116},"Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1984","https://peraturan.bpk.go.id/Details/286510/inpres-no-4-tahun-1984","f49e01e4-2423-4249-aa15-e0653a839f99","partially_revokes",[119],{"_106":120,"_108":109,"_36":110},"Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1973","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 1978
REGARDING
VILLAGE UNIT ENTERPRISE/VILLAGE UNIT COOPERATIVE
(BUUD/KUD)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing the national development program
for increasing production, creating employment opportunities, and
fair and equitable distribution of income, it is necessary to foster and
increase the role and responsibility of rural communities so that
they are able to manage themselves and participate actively in
village development on the basis of self-help mutual cooperation and can
reap and enjoy the results of development to improve their
lives;
that to achieve the objectives in letter a, the Village Unit Enterprise/
Village Unit Cooperative continuously needs to be strengthened,
developed, and empowered, so that the BUUD/KUD
can truly become the main vehicle for rural

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb0164d8-010d-4903-be39-800a84150f53","actionData","errors"]