For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1953

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Beberapa Pasal dari Reglemen Dewan-Dewan Perumahan yang Tercantum dalam Staatsblad 1948 Nomor 33, Sebagaimana Telah diubah dan ditambah Yang Terakhir dengan Keputusan di dalam Staatsblad 1948 Nomor 217

Also known as: PP 19/1953 · PP No. 19 Tahun 1953 · PP Nomor 19 Tahun 1953

Status:
Inactive
Effective Date:23 April 1953Publication Date:10 April 1953
Organisasi Komisi & Badan Negara

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePengubahan Beberapa Pasal dari Reglemen Dewan-Dewan Perumahan yang Tercantum dalam Staatsblad 1948 Nomor 33, Sebagaimana Telah diubah dan ditambah Yang Terakhir dengan Keputusan di dalam Staatsblad 1948 Nomor 217
LocationPemerintah Pusat
Effective Date23 April 1953
Publication Date10 April 1953
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Reglemen Dewan-dewan Perumahan yang tercantum dalam Staatsblad 1948 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan dalam Staatsblad 1948 Nomor 217.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengubah beberapa pasal dalam Reglemen Dewan-dewan Perumahan yang tercantum dalam Staatsblad 1948 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan dalam Staatsblad 1948 Nomor 217. Perubahan ini dilakukan untuk menghapus istilah-istilah yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini dan untuk memungkinkan pemindahan urusan perumahan di Jakarta Raya kepada Walikota. Beberapa istilah seperti 'Directeur van Sociale Zaken' dan 'Departement van Sociale Zaken' diubah menjadi 'Menteri Sosial' dan 'Kementerian Sosial'. Dewan Perumahan Pusat kini terdiri dari Menteri Sosial sebagai Ketua dan anggota lainnya dari beberapa kementerian. Istilah 'H.T.B.' dihapuskan, dan istilah 'Gedelegeerde van de Recomba' diubah menjadi 'Gubernur'. Pasal 8 dan 9 dihapuskan, dan pasal baru diadakan untuk mengatur bahwa di Jakarta Raya, istilah 'Residen c.q. Gubernur' harus dibaca sebagai 'Walikota Jakarta Raya'.

(-)

(-)