[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","caf8e97c-531c-49de-b2a9-fb02f8145f07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan guru di Kabupaten Konawe","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2020","number","9","year","2020","published_date","2020-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Perlindungan guru di Kabupaten Konawe","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

guru
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 245
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan guru di Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	\n \n Bahwa guru dalam menjalankan fungsi, peran dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan pendidikan sering menghadapi permasalahan, sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, profesi, keselamatan, kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual. Dalam rangka meningkatkan mutu dan akuntabilitas pendidikan di daerah yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, diperlukan upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah dan berkesinambungan \n UUD 1945; UU No 39 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 26 Tahun 2004; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Permendikbud No 10 Tahun 2017; Permendagri No 80 Tahun 2015 \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Tujuan dan Prinsip; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Guru; Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga; Kedudukan Guru; Wewenang Guru; Pelaksanaan Perlindungan Guru; Larangan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan; Sanksi dan Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020. \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan Guru di Kabupaten Konawe diterbitkan dengan latar belakang bahwa guru sering menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugasnya, sehingga memerlukan perlindungan hukum, profesi, keselamatan, kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas pendidikan di daerah.

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

Hak dan Kewajiban Guru: Guru memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, promosi, cuti, perlindungan kekayaan intelektual, peningkatan kompetensi, dan kebebasan dalam memberikan penilaian. Guru juga memiliki kewajiban untuk merencanakan pembelajaran, meningkatkan kualifikasi, bertindak objektif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi guru, menyusun rencana strategis perlindungan guru, mendorong tanggung jawab organisasi profesi guru, masyarakat, orang tua dan keluarga, melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap guru, menjamin guru untuk menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru, memfasilitasi peran serta masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dan mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru.
Satuan Pendidikan: Satuan pendidikan berkewajiban mencegah dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, menerima laporan, menjamin guru untuk menyampaikan pendapat dan bergabung dalam organisasi profesi guru.
Organisasi Profesi Guru: Organisasi profesi guru berkewajiban menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi guru, mencegah dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, menerima laporan, menjamin guru untuk menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru, memfasilitasi peran serta masyarakat, dan menyusun rencana strategis perlindungan guru.
Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga: Masyarakat, orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan guru melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru, pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru.
Kedudukan dan Wewenang Guru: Guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional dan memiliki wewenang memberikan penilaian, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan Perlindungan Guru: Perlindungan guru dilaksanakan dalam bentuk perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Guru yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 24 huruf (b) dikenakan sanksi administratif.\n2. Berdasarkan hasil pengawasan guru dikenakan sanksi administratif berupa:\na. Teguran;\nb. Peringatan tertulis;\nc. Penundaan pemberian hak guru;\nd. Penundaan pangkat;\ne. Penurunan pangkat.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 9 OF 2020
CONCERNING
TEACHER PROTECTION IN KONAWE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that teachers in carrying out their strategic functions, roles and positions in educational development often face problems, so it is necessary to obtain guarantees of legal protection, profession, safety, occupational health, and intellectual property rights;
that in order to improve the quality and accountability of education in the region that is able to face challenges in accordance with the demands of changes in local, national and global life, efforts are needed to empower and improve the quality of teachers in a planned, directed and sustainable manner;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=caf8e97c-531c-49de-b2a9-fb02f8145f07","actionData","errors"]