[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","caf83ce3-c928-4c3f-b5d3-347a1d50a71e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Penataan Nagari","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dharmasraya","place_of_enactment","Pulau Punjung","theme","Pembentukan Dan Penataan Nagari","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Dan Penataan Nagari
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2009. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan penataan nagari di Kabupaten Dharmasraya. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan peningkatan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan nagari dilakukan melalui penggabungan beberapa nagari atau bagian nagari yang bersandingan, pemekaran dari satu nagari menjadi dua atau lebih, atau pembentukan nagari di luar nagari yang telah ada.

Peraturan ini membentuk 31 nagari baru dan menata kembali 17 nagari yang dimekarkan. Setiap nagari yang dibentuk dan ditata memiliki nama, wilayah, jumlah penduduk, pusat pemerintahan, dan batas wilayah yang jelas. Batas wilayah setiap nagari digambarkan dalam peta administrasi yang menjadi lampiran peraturan daerah ini.

Peraturan ini juga mengatur tentang penataan nagari yang tidak dimekarkan, yang meliputi empat nagari. Selain itu, diatur pula mengenai biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, dan dana lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, nomenklatur Nagari Baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini dilakukan pemilihan wali nagari definitif terhadap nagari yang dibentuk dan ditata.\n3. Kekayaan Nagari yang berupa aset tidak bergerak menjadi milik nagari dimana aset tersebut berada.\n4. Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dibentuk Sekretariat Nagari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMASRAYA REGENCY GOVERNMENT
DHARMASRAYA REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2009
CONCERNING
FORMATION AND STRUCTURING OF NAGARI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF DHARMASRAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for the smooth implementation of the government administration, the implementation of development, the development of social community and to improve public service in order to accelerate the realization of community welfare, it is deemed necessary to carry out the expansion of existing nagari in Dharmasraya Regency;
that the expansion of nagari as referred to in letter a above is a proposal and initiative from the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Formation and Structuring of Nagari;

In view of:

Law Number 38 of 2003 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=caf83ce3-c928-4c3f-b5d3-347a1d50a71e","actionData","errors"]