[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cae67e0e-92e7-4ea0-a2b7-ee71c3b69a23","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEDOMAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PEDOMAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rembug desa-kelurahan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:	\n \n timbulnya konflik terbuka yang terjadi di provinsi lampung pada umumnya berawal dri masalah sosial yang tidak terselesaikan dengan baik yang mengakibatkan permasalahan tersebut berubah menjadi konflik sosial dan permasalahan hukum \n 1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945\r\n2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang\r\n3. undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia\r\n4. undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara\r\n5. undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 127, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4439\r\n6. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik\r\n7. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan\r\n8. undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial\r\n9. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa \r\n10. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah\r\n11. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakila pemerintah pusat di wilayah provinsi\r\n12. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang\r\n13. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang \r\n14. peraturan presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan\r\n15. peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah\r\n16. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tta tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa\r\n17. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah\r\n18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) provinsi lampung tahun 2005-2025\r\n19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2009 tentang organisasi dan tatakerja sekretariat daerah provinsi lampung dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi lampung\r\n20. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah\r\n21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019 \n peraturan daerah ini memutuskan tentang rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di provinsi lampung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Lampung menjadi dasar hukum pembentukan peraturan ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Rembug Desa dan Kelurahan bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, mendorong partisipasi dalam menyelesaikan potensi konflik, meningkatkan ketanggapsegeraan pemerintah desa dan kelurahan, serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Tempat dan Pelaksanaan:** Rembug dilaksanakan di desa dan kelurahan, difasilitasi oleh kepala desa dan lurah, melibatkan unsur pemerintahan desa/kelurahan, pemerintah (Bhabinkamtibmas, Babinsa, Babindesir), dan masyarakat (tokoh adat, agama, masyarakat, pemuda, dll.). Rembug dilaksanakan minimal sebulan sekali atau sewaktu-waktu jika ada potensi konflik.\n2. **Mekanisme:** Meliputi tahap persiapan (koordinasi, undangan), pelaksanaan (penyampaian masalah, pengumpulan data, musyawarah, pembuatan berita acara, sosialisasi), dan evaluasi (berjenjang oleh provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa).\n3. **Forum Rembug:** Dibentuk Forum Rembug Desa dan Kelurahan yang diketuai oleh Kepala Desa dan Lurah, dengan anggota dari Badan Permusyawaratan Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Babindesir. Forum ini bertugas menangani dan menyelesaikan potensi konflik.\n4. **Pembinaan dan Kerjasama:** Pembinaan dilakukan oleh Gubernur, Kapolda, Danrem, Danlanal, Danlanud di tingkat provinsi; Bupati/Walikota, Kapolres/Kapolresta, Dandim di tingkat kabupaten/kota; dan Camat, Kapolsek, Danramil di tingkat kecamatan. Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain terkait Rembug Desa dan Kelurahan.\n5. **Pengawasan dan Pengendalian:** Dilakukan secara berjenjang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik daerah.\n6. **Pembiayaan:** Dibebankan pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APB Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Unsur pemerintahan desa, kelurahan dan unsur pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau peringatan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF LAMPUNG
NUMBER 1 OF 2016
ON
GUIDELINES FOR VILLAGE AND SUB-DISTRICT DELIBERATION IN CONFLICT PREVENTION
IN THE PROVINCE OF LAMPUNG

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering :

that the emergence of open conflicts that occur in The Province of North Sumatera generally originates from social problems that are not properly resolved, resulting in these problems turning into social conflicts and legal issues;
that in order to solve social problems correctly and thoroughly, it is necessary to have good patterns and coordination for the prevention of potential conflicts in society, and guidelines for village and sub-district deliberation can become a reference for government implementing elements both at the village, sub-district, district/city and a province level by involving all potential of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cae67e0e-92e7-4ea0-a2b7-ee71c3b69a23","actionData","errors"]