[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cadb5834-5a5e-48e1-802d-367c1ecf3a37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat","place_of_enactment","Mamuju","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); \n Peraturan ini berisi pertanggung jawaban APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 2.034.819.568.402,74 dan realisasi belanja daerah sebesar Rp.2.006.026.015.781,60, sehingga terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp.28.793.552.621,14 yang ditutupi dengan pembiayaan sebesar Rp.69.099.306.746,89, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.97.892.859.368,03.

\n\n

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2019 memberikan informasi mengenai Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun sebesar Rp129.349.557.854,89, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp129.324.330.602,89, SiLPA sebesar Rp97.892.859.368,03, penyesuaian SAL sebesar minus Rp.25.227.252,00, dan SAL Akhir Tahun sebesar Rp97.892.859.368,03.

\n\n

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 memberikan informasi mengenai jumlah aset sebesar Rp2.912.922.035.558,37, jumlah kewajiban sebesar Rp184.723.900.691,45, dan jumlah ekuitas sebesar Rp2.728.198.134.866,92.

\n\n

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 memberikan informasi mengenai Pendapatan Operasional sebesar Rp2.072.288.353.158,34, Beban Operasional sebesar Rp1.903.834.439.663,91, Defisit dari kegiatan Operasional sebesar Rp4.648.976.514,74, Beban luar biasa sebesar Rp42.212.100,00, dan surplus Laporan Operasional sebesar Rp163.762.724.879,69.

\n\n

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2019 memberikan informasi mengenai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp393.042.963.960,13, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp378.249.411.338,99, Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar minus Rp46.225.023.856,00, Saldo Awal kas di BUD Rp129.349.557.854,89, Koreksi Silpa Tahun Lalu sebesar minus Rp25.227.252,00, dan Saldo Akhir kas di BUD Rp97.892.859.368,03.

\n\n

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019 memberikan informasi mengenai Ekuitas Awal Tahun sebesar Rp2.527.066.417.390,38, surplus Laporan operasional sebesar Rp163.762.724.879,69, Koreksi-koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp37.368.992.596,85, dan ekuitas akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.728.198.134.866,92.

\n\n

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan-laporan tersebut.

\n\n

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF WEST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 7 OF 2020
REGARDING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET
OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE
FISCAL YEAR 2019

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SULAWESI,

Considering:	that to implement the provisions of Article 3 paragraph (3) of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance and Article 23 paragraph (4) of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Accountability for the Implementation of the Revenue and Expenditure Budget of the Fiscal Year 2019;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 17 of 2003 concerning State Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 47, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cadb5834-5a5e-48e1-802d-367c1ecf3a37","actionData","errors"]