[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cacf0972-07c0-435d-b348-a6d9da402f6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENDIRIAN BADAN USAHA PELABUHAN PT PELABUHAN TANJONG BATU BELITONG INDONESIA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","PENDIRIAN BADAN USAHA PELABUHAN PT PELABUHAN TANJONG BATU BELITONG INDONESIA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendirian-badan usaha
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2015 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA PELABUHAN PT PELABUHAN TANJONG BATU BELITONG INDONESIA
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memanfaatkan peluang perkembangan ekonomi di sektor jasa kepelabuhan dan untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan pelabuhan di wilayah Kabupaten Belitung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah perlu mendirikan Badan Usaha Pelabuhan. Sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, pendirian Badan Usaha Milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2009; Permenhub No. PM 51 Tahun 2015; Perda Kab. Belitung No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Belitung No. 14 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pendirian Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjong Belitong Indonesia, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan maksud dan tujuan pendirian badan usaha pelabuhan, tempat kedudukan, kegiatan usaha, modal, saham, RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, Kepegawaian, kerjasama, penetapan dan pembagian laba bersih, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2015. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDengan beroperasinya BUP PT Pelabuhan Tanjong Belitong Indonesia sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Batu maka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang ada terkait dengan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu dinyatakan berakhir paling lama enam bulan.\r\n \n 22 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 3)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Belitung ini mengatur tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang kepelabuhanan dengan nama PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia. Pendirian BUMD ini bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi di sektor kepelabuhanan, memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan dan transportasi angkutan perairan, serta membantu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.\n\nPT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia akan melakukan kegiatan usaha yang meliputi penyediaan dan pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, serta jasa terkait kepelabuhanan seperti fasilitas penampungan limbah, depo peti kemas, pergudangan, dan lainnya. Modal dasar perseroan dapat berasal dari pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya, dengan kepemilikan saham pemerintah daerah minimal 51% jika saham dilepas ke publik.\n\nOrgan perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan kekuasaan tertinggi, sementara Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, dan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris diatur melalui RUPS, dengan persyaratan kualifikasi tertentu untuk anggota Direksi.","transitional_provisions","1. Segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pendirian PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) serta penunjukan calon Direksi untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.\n3. Dengan beroperasinya BUP PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Batu maka pelaksanaaan tugas dan fungsi unit kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang ada terkait dengan Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu dinyatakan berakhir paling lama 6 (enam) bulan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF A PORT BUSINESS ENTITY
PT. PELABUHAN TANJONG BATU BELITONG INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BELITUNG,

Considering:

that in order to take advantage of economic development opportunities in the port services sector and to support the management and development of ports in the Belitung Regency area and to improve the welfare of the community in accordance with the conditions and superior potential of the region, it is necessary to establish a Port Business Entity under the name PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia as a Regional Owned Enterprise;
that according to the provisions of Article 331 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the establishment of Regional Owned Enterprises is stipulated by Regional Regulation;
that to fulfill

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cacf0972-07c0-435d-b348-a6d9da402f6b","actionData","errors"]