[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cace1a3e-78da-48c5-b685-eadce5d8fa9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir","place_of_enactment","Kayu Agung","theme","Pembangunan Ketahanan Keluarga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembangunan-ketahanan keluarga
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Ketahanan Keluarga
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya, dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern. Kemajuan teknologi informasi dan globaIisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga. Peraturan\r\nperundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam pembangunan ketahanan keluarga. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 87 Tahun 2014. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, fungsi dan tanggung jawab keluarga, ketahanan keluarga, forum koordinasi ketahanan keluarga, peran serta masyarakat, sistem informasi ketahanan keluarga, kerja sama, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Keluarga, indeks ketahanan keluarga, rencana strategis pembangunan ketahanan keluarga, forum koordinasi ketahanan keluarga, konselor ketahanan keluarga, dan sistem informasi ketahanan keluarga diatur dalam Peraturan Bupati \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern, melaksanakan proses pendidikan dalam keluarga, mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga, mendukung penguatan fungsi keluarga, menjamin peningkatan akses pemenuhan ketahanan keluarga, dan menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan keluarga.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup fungsi dan tanggung jawab keluarga, di mana setiap keluarga wajib menjalankan fungsi keluarga yang meliputi aspek keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Keluarga juga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga ketahanan keluarga, termasuk meningkatkan ketaatan terhadap aturan agama, menjalankan nilai-nilai Pancasila, memenuhi kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, membangun kesetaraan gender, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan, kepatuhan terhadap hukum, komunikasi keluarga, kepedulian sosial, dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti.

\r\n\r\n

Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga dan bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut, dengan melibatkan partisipasi keluarga dan masyarakat. Perencanaan meliputi penyusunan indeks ketahanan keluarga dan rencana strategis pembangunan ketahanan keluarga. Setiap Perangkat Daerah (PD) merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung ketahanan keluarga sesuai kewenangan. Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga melibatkan pemerintah kabupaten, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha, dengan fokus pada legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya melalui pendekatan siklus hidup.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pemenuhan legalitas perkawinan dan kependudukan, kesetaraan gender, ketahanan fisik keluarga (pangan, gizi, kesehatan, sandang, tempat tinggal), ketahanan ekonomi keluarga (pendapatan, pembiayaan pendidikan, jaminan keuangan), ketahanan sosio-psikologis (keutuhan dan keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum), dan ketahanan sosial budaya (ketaatan beragama, kepedulian sosial, pendidikan). Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi dalam setiap aspek tersebut.

\r\n\r\n

Selain itu, dibentuk Konselor Ketahanan Keluarga untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan mediasi di tingkat desa/kelurahan, serta Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah untuk koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program. Masyarakat juga berperan serta melalui perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Sistem informasi ketahanan keluarga diselenggarakan untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi terkait ketahanan keluarga.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF OGAN KOMERING ILIR
REGIONAL REGULATION OF OGAN KOMERING ILIR REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
on
FAMILY RESILIENCE DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN KOMERING ILIR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to support the success of regional development, comprehensive human development is needed, adhering to cultural values that aim to create prosperous, religious, cultured and modern families;
that advances in information technology and globalization affect the social conditions of society, thereby impacting the shift in the noble values of the nation's culture which affects family resilience;
that the prevailing laws and regulations are not adequate as a legal umbrella to regulate regional needs in family resilience development;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cace1a3e-78da-48c5-b685-eadce5d8fa9f","actionData","errors"]