[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cacb5195-a54d-4241-bb67-700d599e5024","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014","number","33/POJK.04/2014","year","2014","published_date","2014-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 33/POJK.04/2014, LN.2014/NO.375, Jdih.ojk.go.id: 21 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik yang dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik dengan mengatur ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Peraturan ini mengatur pembentukan Direksi yang terdiri dari minimal dua anggota dan penunjukan satu di antaranya sebagai direktur utama. Anggota Direksi harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk integritas dan tidak mempunyai catatan buruk dalam pengelolaan perusahaan sebelumnya. Adapun Dewan Komisaris juga ditetapkan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap Direksi serta wajib terdapat Komisaris Independen. Peraturan ini menjabarkan kewajiban pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah menciptakan transparansi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik.","transitional_provisions","1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. 2. Sanksi administratif dapat dikenakan tanpa melalui peringatan tertulis terlebih dahulu.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	that in order to enhance the application of good corporate governance principles for Issuers or Public Companies related to the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, it is necessary to improve the regulations regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies by establishing the Financial Services Authority Regulation on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
Remembering:	1. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1995 Number 64, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3608); 2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756); 3. Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253);
Deciding:	FINAN

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cacb5195-a54d-4241-bb67-700d599e5024","actionData","errors"]