For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

Also known as: PP 24/2009 · PP No. 24 Tahun 2009 · PP Nomor 24 Tahun 2009

Status:
Inactive
Effective Date:3 Maret 2009Publication Date:3 Maret 2009
Badan Usaha & PerdaganganKebijakan Perekonomian Nasional

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemeKawasan Industri
LocationPemerintah Pusat
Effective Date03 Maret 2009
Publication Date03 Maret 2009
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan industri melalui pengembangan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk menghadapi persaingan global dan meningkatkan daya saing produk industri nasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan Kawasan Industri. Menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan Kawasan Industri Tertentu dan melakukan pengaturan serta pembinaan. Perusahaan Industri diwajibkan berlokasi di Kawasan Industri, kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus atau berada di daerah tanpa Kawasan Industri. Perusahaan Kawasan Industri harus memiliki Izin Usaha dan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk penyediaan lahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini juga mengatur tentang insentif dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri.

1. Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri yang diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya. 2. Perusahaan Industri baru atau perluasan usaha industri yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dapat tetap berlokasi sesuai dengan Persetujuan Prinsip tersebut. 3. Perusahaan Kawasan Industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang ditetapkan. 4. Beberapa Perusahaan Industri yang telah berada dalam satu hamparan dengan luas lahan keseluruhan paling sedikit 20 hektar dan berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri dapat mengajukan permohonan sebagai Kawasan Industri.

1. Menteri atau pejabat berwenang dapat mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang melanggar ketentuan. 2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan paling banyak 3 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 bulan. 3. Pembekuan izin dikenakan jika tidak ada perbaikan dalam 2 bulan setelah peringatan ketiga. 4. Pencabutan izin dikenakan jika tidak ada perbaikan dalam 3 bulan setelah pembekuan izin.