[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cab5d957-ed9d-48f8-94dd-eac8c5739397","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2024","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023","number","03","year","2023","published_date","2023-09-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabalong","place_of_enactment","Tanjung","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang-Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 03, LD.2023/NO.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2024
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021;Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021;Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021;Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021; \n PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH;TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN;RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN;RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN;PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS;ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN;KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN;KELEMBAGAAN;HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARARAT;PENYELESAIAN SENGKETA;PENDANAAN;PENYIDIKAN;KETENTUAN PIDANA;KETENTUAN LAIN-LAIN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023. \n 75 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong untuk periode 2023-2042, dengan visi menjadikan Tabalong sebagai penyangga Ibukota Negara melalui pengembangan pertanian, agribisnis, industri, pariwisata, dan energi berkelanjutan. \n\nKebijakan penataan ruang meliputi peningkatan akses pelayanan perkotaan, kualitas jaringan prasarana transportasi, pengembangan agribisnis, pemantapan kawasan lindung, peningkatan fungsi kawasan ekonomi, perlindungan kawasan pertanian, pengembangan peternakan, perikanan, perkebunan, pemantapan kawasan pertambangan, pengembangan industri, kebudayaan, pariwisata, permukiman, serta peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.\n\nStrategi yang ditetapkan mencakup pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, promosi investasi, perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kawasan peternakan, perikanan, perkebunan, pengelolaan kawasan pertambangan, pengembangan industri besar, menengah, kecil, pengembangan kebudayaan dan pariwisata, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.","transitional_provisions","1. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai masa berlakunya.\n2. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan.\n3. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.\n4. Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka RTR akan mengikuti acuan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan atau ketentuan pengukuhan.\n5. Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan karena perkembangan pengukuhan kawasan hutan, maka perkembangan pengukuhan kawasan hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TABALONG
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TABALONG REGENCY
NUMBER 03 OF 2023
ABOUT
REGIONAL SPATIAL PLAN
YEAR 2023-2042

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TABALONG,

Considering:	that to implement the provisions of Article 26 paragraph (7) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Spatial Plan for the Year 2023-2042;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning Extension of the Formation of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9) as Law (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cab5d957-ed9d-48f8-94dd-eac8c5739397","actionData","errors"]