[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","caa2848f-3af2-47d4-afe1-2bc649eb0a0e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Empat Lawang","place_of_enactment","Tebing Tinggi","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGARUSUTAMAAN-GENDER
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan atau peluang diperlukan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender di semua bidang kehidupan. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, perencanaan dan pelaksanaan, focal point PUG, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, kerja sama, partisipasi masyarakat, pembinaan dan penghargaan, pembiayaan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022. \n Bupati Empat Lawang akan menetapkan peraturan tentang penyusunan RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Empat Lawang. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Peraturan ini mengatur kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RENSTRA PD, dan Rencana Kerja PD. Penyusunan ini dilakukan melalui analisis gender. Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG dan dapat melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada Wakil Bupati. PD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditetapkan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG. Dibentuk Pokja PUG Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Bappeda untuk mempercepat pelembagaan PUG.

Peraturan ini juga mengatur tentang Focal Point PUG di setiap PD, yang bertugas mempromosikan PUG, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran responsif gender, serta melaksanakan pelatihan dan sosialisasi. Masyarakat berhak berpartisipasi aktif dalam kegiatan PUG dan memberikan masukan. Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi PD yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria kesetaraan gender.

","transitional_provisions","sanctions","1. PD Kabupaten yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan PUG tetapi tidak melaksanakannya, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.\n2. Sanksi administratif dapat berupa:\n a. teguran lisan;dan\n b. teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENT OF EMPAT LAWANG
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF EMPAT LAWANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
on
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EMPAT LAWANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to improve the position, role and quality of Women and to guarantee equal rights between men and women in obtaining opportunities or opportunities, an effective strategy is needed in realizing gender equality and justice in family, community, national and state life;
that the elimination of all forms of discrimination against women is intended to realize gender equality in all areas of life;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Gender Mainstreaming;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=caa2848f-3af2-47d4-afe1-2bc649eb0a0e","actionData","errors"]